Keputusan Dirjen Pajak – KEP 1433/PJ/UP.53/2011

TIPE

Keputusan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

KEP 1433/PJ/UP.53/2011

TAGGAL PENERBITAN

24 June 2011

OBJEK

mutasi para pejabat eselon iv di lingkungan direktorat jenderal pajak kementerian keuangan
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 dan pengisianjabatan eselon IV yang kosong, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu untuk mengadakanmutasi pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
  2. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan DirekturJenderal Pajak ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut dalamlajur 5.
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di lingkungan DirektoratJenderal Pajak.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Wewenang PengangkatanPemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKeuangan.
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Organisasi dan TataKerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.01/2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang PendelegasianSebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan UntukMenandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan lain sebagainya di Bidang Kepegawaian;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang PenyelenggaraNegara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

PERTAMA :

Membebaskan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, dengan ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugas pekerjaannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA :

Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dalam jabatan tersebut dalam lajur 5.

KETIGA :

Memberikan Tunjangan Jabatan Struktural kepada yang memangku jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini setiap bulan sebesar yang tercantum dalam lajur 6.

KEEMPAT :

Menginstruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

KELIMA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sejak tanggal dilakukan pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
  4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan;
  5. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat DJP;
  6. Para Kepala Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
  7. Kepala Bagian Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Manusia Biro SDM Kementerian Keuangan;
  8. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
  9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.41/1990

Bersama ini disampaikan kepada Saudara rekaman “KESEPAKATAN KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL BINA BANTUAN SOSIAL DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS UNDIAN SELAIN HADIAH…

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – P 17/BC/2010

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2010, atas impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk tahun anggaran 2010 diberikan bea masuk…

Peraturan Menteri Keuangan – 159/PMK.010/2015

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pemberian fasilitas pembebasan dan pengurangan Pajak Penghasilan Badan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 sebagaimana telah diubah dengan…