Keputusan Dirjen Pajak – KEP 14/PJ./1996

TIPE

Keputusan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

KEP 14/PJ./1996

TAGGAL PENERBITAN

11 March 1996

OBJEK

pembentukan tim informasi peraturan perpajakan
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas bagi aparat Direktorat Jenderal Pajak serta upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, dipandang perlu untuk menyusun Informasi Peraturan Perpajakan dalam bentuk resume ketentuan perpajakan yang mengatur per-masalah;
  2. bahwa oleh karena itu dipandang perlu membentuk Tim Informasi Peraturan Perpajakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
  6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1994/1995-1998/1999;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM INFORMASI PERATURAN PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pasal 1

Membentuk Tim Informasi Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, yang terdiri dari Sub Tim Klasifikasi dan Standarisasi, Sub Tim Sistem Aplikasi dan Program, dan Sub Tim Resume Peraturan Perpajakan, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Pasal 2

Sub Tim Klasifikasi dan Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas :

  1. Mengiventarisir peraturan-peraturan perpajakan menurut jenis pajak;

  2. Mengelompokkan peraturan perpajakan menurut jenis masalah;

  3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat terkait dalam rangka standarisasi mengenai produk-produk hukum/peraturan yang dihasilkan oleh masing-masing Direktorat tersebut;

  4. Mengirimkan kepada Sub Tim Sistem Aplikasi dan Program :
    d.1.

    Bentuk standarisasi ketentuan perpajakan yang akan digunakan dalam pelaksanaan perekaman;

    d.2.

    Peraturan perpajakan yang telah dikelompokkan menurut jenis pajak dan per-masalah, untuk direkam.

Pasal 3

Sub Tim Sistem Aplikasi dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi Sistem Aplikasi dan Program Komputer Peraturan Perpajakan;

  2. Merekam data masukan berupa peraturan-peraturan perpajakan yang diterima dari Sub Tim Klasifikasi dan Standarisasi, dan resume ketentuan perpajakan yang telah disetujui Ketua Tim Informasi Peraturan Perpajakan dari Sub Tim Resume Peraturan Perpajakan;

  3. Menyajikan hasil rekaman bentuk tampilan pada layar komputer, multi media, atau bila diperlukan dalam bentuk lembaran kertas informasi.

Pasal 4

Sub Tim Resume Peraturan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas :

  1. Membuat resume ketentuan perpajakan menurut jenis pajak dan menurut jenis masalah;

  2. Mengirimkan hasil resume tersebut kepada Ketua Tim Informasi Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan;

  3. Mengirimkan hasil resume yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Tim tersebut, kepada Sub Tim Sistem Aplikasi dan Program.

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan mendapatkan tugas Tim dibebankan kepada Biaya Operasional (BO) Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-82/PJ.11/1995 tentang Pembentukan Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perpajakan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1996
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 83/PMK.01/2015

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu adanya upaya pengendalian…

Peraturan Menteri Keuangan – 85/PMK.03/2011

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, perlu menetapkan Peraturan…