Keputusan Dirjen Pajak – KEP 161/PJ/2015

TIPE

Keputusan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

KEP 161/PJ/2015

TAGGAL PENERBITAN

4 August 2015

OBJEK

pedoman penilaian kantor pelayanan percontohan tingkat kantor wilayah direktorat jenderal pajak
PERATURAN

Menimbang:

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik, diperlukan evaluasi peningkatan kinerja pelayanan publik secara berkala;
  2. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi peningkatan kinerja pelayanan publik secara berkala sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dilakukan penilaian kinerja kantorpelayanan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan padahurufa dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat:

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorKEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.01/2013 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TINGKAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

PERTAMA :

Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut dengan Pedoman Penilaian KPPc Tingkat Kanwil, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA :

Pedoman Penilaian KPPc Tingkat Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan oleh Tim Penilaian dalam melaksanakan penilaian terhadap kantor-kantor pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah masing-masing.

KETIGA:

  1. Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Tim Penilaian Kantor Wilayah.
  2. Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Tim Penilaian Kantor Wilayah

KEEMPAT :

  1. Keputusan Pemenang KPPc Tingkat Kanwil ditetapkan paling lambat pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya.
  2. Kanwil wajib membuat laporan hasil Kegiatan KPPc Tingkat Kanwil secara baik dan lengkap.
  3. Keputusan Pemenang dan Laporan Hasil Kegiatan KPPc Tingkat Kanwil dikirimkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal up. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana paling lambat tanggal 1 November setiap tahunnya.

KELIMA :

Pemenang Pertama KPPcTingkat Kanwil akan menjadi peserta dalam Kegiatan Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Direktorat Jenderal Pajak.

KEENAM :

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-127/PJ/2014 tentang Pedoman Penilaian Lomba Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
  2. Para Direktur dan Para Tenaga Pengkaji;
  3. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
  4. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 450/KMK.04/1997

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan dalam rangka lebih menciptakan ketertiban pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dari…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.10/2000

Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Turki, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Turki telah…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 10/PJ/2012

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan serta memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan…