Keputusan Dirjen Pajak – KEP 163/PJ/2012

TIPE

Keputusan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

KEP 163/PJ/2012

TAGGAL PENERBITAN

25 April 2012

OBJEK

nilai bumi per meter persegi untuk areal offshore, nilai bumi per meter persegi untuk tubuh bumi eksplorasi, dan angka kapitalisasi, untuk penentuan besarnya nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi tahun pajak 2012
PERATURAN

Menimbang:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat(6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Nilai Bumi Per Meter Persegi untuk Areal Offshore, Nilai Bumi Per Meter Persegi untuk Tubuh Bumi Eksplorasi, dan Angka Kapitalisasi, untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi Tahun Pajak 2012;

Mengingat:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK AREAL OFFSHORE, DAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUHBUMI EKSPLORASI, DAN ANGKA KAPITALISASI, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI TAHUN PAJAK 2012.

KESATU:

Nilai bumi per meter persegi untuk areal offshore ditetapkan sebesar Rp3.998,00 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

KEDUA:

Nilai bumi per meter persegi untuk tubuh bumi eksplorasi sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi ditetapkan sebesar Rp3.218,00 (tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah).

KETIGA:

Nilai bumi per meter persegi untuk tubuh bumi eksplorasi sektor pertambangan untuk pertambangan panas bumi ditetapkan sebesar Rp3.358,00 (tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

KEEMPAT:

Angka kapitalisasi ditetapkan sebesar 9,5 (sembilan koma lima).

KELIMA:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Tahun Pajak 2012.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

  1. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
  2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
  3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan
  4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25-04-2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.1013/1999

Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Mauritius pada tanggal 20 Februari 1998, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ/2009

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, dengan ini…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 43/PJ/2008

Sehubungan dengan kebutuhan akan tertib administrasi dan pengawasan penerimaan PBB, khususnya terkait dengan TP Elektronik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Keputusan Bersama…
All articles loaded
No more articles to load