Keputusan Dirjen Pajak – KEP 188/PJ./2001

TIPE

Keputusan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

KEP 188/PJ./2001

TAGGAL PENERBITAN

1 March 2001

OBJEK

kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan
PERATURAN

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri KeuanganNomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;

Mengingat :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

  1. Seorang Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  2. Brevet adalah piagam atau tanda lulus yang menunjukkan tingkat keahlian seorang di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  3. Ijazah adalah ijazah formal pendidikan di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan Status disamakan dengan negeri sekurang-kurangnya tingkat Diploma III.

Pasal 2

(1)

Seorang Kuasa wajib memiliki Brevet atau Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2)

Dalam melaksanakan kuasa tsb, Seorang Kuasa wajib menyerahkan surat kuasa khusus yang bermaterai dari Wajib Pajak pemberi kuasa dan foto kopi Brevet atau Ijazah yang dimiliki.

(3)

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat :

  1. nama dan alamat serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib Pajak pemberi kuasa;
  2. nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa;
  3. bidang/cakupan hak/kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang bersangkutan.
(4)

Dalam satu Surat Kuasa Khusus hanya berisi pemberian kuasa untuk suatu urusan tertentu dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan tingkat Brevet atau Ijazah yang dimiliki penerima kuasa.

Pasal 3

(1)

Seorang Kuasa wajib memberikan bantuan, penjelasan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberi kuasa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(2)

Seorang Kuasa bertanggung jawab secara hukum atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dikuasakan kepadanya.

Pasal 4

(1)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melarang Seorang Kuasa melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak pemberi kuasa, dalam hal Seorang Kuasa :

  1. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; atau
  2. menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
(2)

Direktur Jenderal Pajak dengan memperhatikan usul Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melarang Seorang Kuasa melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak pemberi kuasa, untuk sementara atau selamanya.

(3)

Larangan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

(1)

Seorang Kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain atau pegawainya.

(2)

Seorang Kuasa dapat menyuruh orang lain atau pegawainya terbatas untuk :

  1. menyampaikan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  2. menyampaikan Surat Pemberitahuan serta kelengkapannya;
  3. menyerahkan atau menerima kembali buku dan atau bukti-bukti pembukuan;
  4. menyampaikan Surat Keberatan dan kelengkapannya;
  5. mengajukan permintaan formulir-formulir perpajakan.
(3)

Orang lain atau pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menyerahkan surat penunjukan dari Seorang Kuasa yang menyuruhnya tsb.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2001
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.45/1991

Dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-31/PJ.45/1990 tanggal 15 Oktober 1990 telah digariskan prosedur penyelesaian keberatan atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa.…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 10/PJ./1995

Menimbang : bahwa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.21/1998

Sehubungan dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-07/PJ.7/1998 tanggal 28 Juli 1998 perihal Penegasan Kebijaksanaan Pemeriksaan (Seri Pemeriksaan 06-98), dengan ini diberikan beberapa…