Keputusan Dirjen Pajak – KEP 27/PJ/2005

TIPE

Keputusan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

KEP 27/PJ/2005

TAGGAL PENERBITAN

27 January 2005

OBJEK

tim optimalisasi penerimaan pajak
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa, dalam rangka mengamankan rencana penerimaan pajak 2005 diperlukan langkah-langkah strategis dan konkrit berkaitan dengan kegiatan ekstensilikasi, intentsifikasi, penagihan pajak dan sistem pelaporan yang cepat dan akurat;
  2. bahwa, sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana lelah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL I’AJAK THNTANG TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK.

PERTAMA :

Membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA :

(1) Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak mempunyai tugas untuk:
  1. Memantau dan mengawasi kegiatan penyampaian SPT;
  2. Memantau, mengarahkan dan memberikan dukungan teknis berkaitan dengan kegiatan ekstensiflkasi dan intensifikasi dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan penegakan hukum;
  3. Memantau dan mengawasi kegiatan pemeriksaan dan penyidikan pajak;
  4. Memantau, mengawasi dan memberikan dukungan teknis berkaitan dengan kegiatan penagihan pajak dalam rangka memenuhi target pencairan tunggakan yang telah ditetapkan;
  5. Mengembangkan sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk menunjang kegiatan ekstensiflkasi, intensifikasi dan penagihan pajak.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak dapat melakukan koordinasi internal dan memberikan dukungan teknis kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak terkait.

KETIGA :

Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pajak.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Alokasi Sementara Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2005.

KELIMA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat DJP
  3. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJP
  4. Para Kepala Kantor Wilayah DJP seluruh Indonesia
  5. Para Anggota Tim

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 2005
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

HADI POERNOMO
NIP 060027375

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 198/PMK.07/2011

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentangAlokasi Sementara…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.52/2003

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ/2003 tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak yang…

Peraturan Pemerintah – 12 TAHUN 1997

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan ketentuan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku serta untuk mengurangi beban pekerja yang memperoleh Upah Minimum Regional, perlu diatur…