Keputusan Dirjen Pajak – KEP 39/PJ./2008

TIPE

Keputusan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

KEP 39/PJ./2008

TAGGAL PENERBITAN

25 March 2008

OBJEK

pemindahan tempat terdaftar wajib pajak dan atau tempat melaporkan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa tengah i
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa sehubungan dengan pembentukan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan sistemadministrasi perpajakan modern yang disusun berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, maka perlumemindahkan tempat terdaftar sejumlah Wajib Pajak dan atau tempat melaporkan usaha sejumlahPengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak Jawa Tengah I;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pemindahan Tempat Terdaftar Wajib Pajak dan atau TempatMelaporkan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4740);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3985);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3686); sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3987);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 55/PMK.01/2007;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu dan PelaporanKegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhandan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-9/PJ./2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib PajakTertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ./2008 tentang Tempat Pendaftaran bagi WajibPajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu pada KantorPelayanan Pajak Madya Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR WAJIB PAJAK DAN ATAU TEMPAT MELAPORKAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I.

PERTAMA :

Memindahkan tempat terdaftar Wajib Pajak dan atau tempat melaporkan usaha Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom (2) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana tercantum pada kolom (5) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

KEDUA :

Saat mulai terdaftar (SMT) bagi Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam kolom (2) pada KPP sebagaimana tercantum dalam kolom (5) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini adalah tanggal 7 April 2008.

KETIGA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur/Tenaga Pengkaji/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Para Kepala KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;

untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2008
Direktur Jenderal Pajak,

ttd,

Darmin Nasution
NIP. 130605098

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 144/PMK.08/2006

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan pasar Surat Utang Negara dan meningkatkan likuditas, efisiensi dan transparansi di pasar sekunder Surat Utang Negara, perlu dibentuk…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini