Keputusan Dirjen Pajak – KEP 45/PJ.6/1996

TIPE

Keputusan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

KEP 45/PJ.6/1996

TAGGAL PENERBITAN

22 July 1996

OBJEK

tata cara pelaksanaan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan dan penetapan besarnya penghapusan
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang secara nyata tidak dapat atau tidak mungkin ditagih oleh karena hal-hal tertentu perlu dihapuskan dari tata usaha piutang PBB;
  2. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.6/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Penetapan Besarnya Penghapusan tidak sesuai lagi sehingga perlu disempurnakan;
  3. bahwa oleh karena itu tata cara pelaksanaan penghapusan piutang PBB dan penetapan besarnya penghapusan perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

  1. Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
  2. Pasal 12 jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 335/KMK.04/1996 tanggal 13 Mei 1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN

Pasal 1

(1)

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat dihapuskan adalah piutang PBB yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2) Piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
a.

Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
c. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa;
d. Sebab lain.

Pasal 2

(1)

Untuk memastikan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan b, Kepala Kantor Pelayanan PBB melakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat.

(2)

Untuk memastikan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c, Kepala Kantor Pelayanan PBB melakukan penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.

(3)

Untuk memastikan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d, Kepala Kantor Pelayanan PBB berdasarkan persetujuan Kakanwil melakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat.

(4)

Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), di tatausahakan dalam Daftar Piutang PBB yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(5)

Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan per Wajib Pajak atau kolektip per desa/kelurahan.

(6)

Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat secara kolektip hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Obyek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang :

a.

Ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp 25.000,- atau

b.

Data administrasinya tidak dapat di pertanggungjawabkan/tidak dapat ditelusuri lagi; atau

c.

Terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(7)

Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat dibuat per Wajib Pajak atau kolektip per desa/kelurahan.

(8)

Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), di tatausahakan dalam Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB.

Pasal 3

(1)

Berdasarkan Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), setiap akhir tahun takwim Kepala Kantor Pelayanan PBB membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang (DUPP) PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi per Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II per sektor per Tahun Pajak.

(2)

Selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun takwim berikutnya Kepala Kantor Pelayanan PBB mengirimkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya.

Pasal 4

Selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan :

  1. Melakukan penelitian mengenai kebenaran Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB;
  2. Membuat Daftar Rekapitulasi Usulan Penghapusan Piutang PBB per KPPBB per Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II per sektor per Tahun Pajak;
  3. Mengirimkan Daftar Rekapitulasi serta Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB kepada Direktur Jenderal Pajak,

Pasal 5

Selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6

Kepala Kantor Pelayanan PBB menata usahakan Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang PBB yang diterimanya.

Pasal 7

Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang PBB dan Penetapan Besarnya Penghapusan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.6/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Penetapan Besarnya Penghapusan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diJakarta
Pada tanggal22 Juli 1996
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 141/PMK.03/2016

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak telah diatur ketentuan mengenai pelaksanaan Undang-Undang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 79/PJ/2010

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 mengenai Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan…

Peraturan Daerah – 766/XI/Tahun 2005

Menimbang : bahwa peningkatan kebutuhan pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya memajukan disiplin dan produktivitas kerja, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan…