Keputusan Dirjen Pajak – KEP 564/PJ./2001

TIPE

Keputusan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

KEP 564/PJ./2001

TAGGAL PENERBITAN

9 August 2001

OBJEK

perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan wajib pajak dari usaha lapangan golf
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Pengusaha Lapangan Golf, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak dari Usaha Lapangan Golf;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK DARI USAHA LAPANGAN GOLF.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

(1)

Pengusaha Lapangan Golf adalah pemilik/pengelola suatu lapangan golf, baik melalui sistem keanggotaan perkumpulan golf (Golf Club) maupun secara terbuka untuk umum;

(2) Anggota (Member) adalah orang pribadi atau badan yang dengan membayar uang keanggotaan mendapat hak-hak tertentu, antara lain hak untuk bermain golf di lapangan golf yang dimiliki/dikelola oleh Pengusaha lapangan golf, dengan status keanggotaan :
  1. anggota yang sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan lapangan golf; atau
  2. anggota yang bukan merupakan pemegang saham perusahaan lapangan golf;
(3)

Uang Pangkal (Entrance Fee) adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh calon anggota dan tidak dapat dipindahtangankan (Non-transferable) atau diminta kembali (Non-refundable);

(4) Uang Jaminan Keanggotaan (Membership Deposit) adalah uang jaminan yang harus dibayar oleh calon anggota yang dapat berbentuk :
  1. Permanent Deposit, yaitu uang jaminan yang tidak akan dikembalikan kepada anggota. Termasuk permanent deposit adalah uang jaminan yang tidak ditentukan secara pasti jangka waktu dan atau jumlah pengembaliannya;
  2. Refundable Deposit, yaitu uang jaminan yang akan dikembalikan kepada anggota setelah jangka waktu tertentu, seluruhnya atau setelah dikenakan potongan dalam jumlah tertentu;
  3. Playright Fee, yaitu uang jaminan yang akan dikembalikan kepada anggota setelah jangka waktu tertentu, setelah dikenakan potongan dalam jumlah tertentu sesuai masa manfaat yang telah dipergunakan;
(5)

Iuran Anggota (Membership Fee) adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh anggota, yang dapat berbentuk iuran bulanan (Monthly Fee) atau iuran tahunan (Annual Fee);

(6)

Biaya Pengalihan Hak Keanggotaan (Transfer Fee) adalah biaya administrasi yang dikenakan kepada anggota yang melakukan pengalihan hak keanggotaannya pada perkumpulan golf kepada pihak lain;

(7)

Imbalan Sewa Pemakaian Lapangan (Green Fee) adalah biaya yang dikenakan kepada pemain golf untuk dapat bermain di lapangan golf;

(8)

Imbalan Sewa Pemakaian Lapangan yang Dibayar Dimuka (Prepaid Green Fee) adalah biaya sewa pemakaian lapangan yang dibayar dimuka untuk masa manfaat selama 1 (satu) tahun;

(9)

Imbalan Jasa Caddie (Caddie Fee) adalah biaya yang dikenakan kepada Pemain golf atas pemakaian jasa caddie dalam menemani, membawa peralatan golf serta melayani pemain golf selama permainan;

(10)

Imbalan Sewa Kendaraan Golf (Rent Golf Car Fee) adalah biaya yang dikenakan kepada pemain golf atas pemakaian kendaraan golf selama permainan;

(11)

Uang Bola adalah biaya yang dikenakan kepada pemain golf atas sewa pemakaian lapangan latihan golf.

Pasal 2

(1)

Penghasilan yang merupakan Objek Pajak bagi Wajib Pajak pengusaha lapangan golf dari usaha pokok berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, adalah :

  1. Uang Pangkal (Entrance Fee);
  2. Uang jaminan Keanggotaan yang meliputi :
    1. Uang Jaminan Keanggotaan yang tidak akan dikembalikan kepada anggota (Permanent Deposit); dan
    2. Potongan atas Uang Jaminan Keanggotaan yang dapat dikembalikan kepada anggota (Refundable Deposit, Playright Fee);
  3. Iuran anggota (Membership Fee);
  4. Imbalan Sewa Pemakaian Lapangan (Green Fee), termasuk imbalan sewa yang dibayar di muka (Prepaid Green Fee);
  5. lmbalan Jasa Caddie (Caddie Fee);
  6. Imbalan Sewa Kendaraan Golf (Rent Golf Car Fee);
  7. Biaya Pengalihan Hak Keanggotaan (Transfer Fee); dan
  8. Uang Bola;
(2)

Tidak termasuk sebagai Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Uang Jaminan Keanggotaan (Refundable Deposit, Playright Fee) yang akan dikembalikan kepada anggota dalam jangka waktu tertentu setelah dikurangi dengan potongan, sepanjang jangka waktu dan jumlahnya dinyatakan secara tegas dalam perjanjian.

Pasal 3

Harga termasuk setoran tunai yang diterima oleh Wajib Pajak pengusaha lapangan golf dari anggota yang sekaligus menjadi pemegang saham sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan, bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 4

Saat diterima atau diperolehnya penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan berdasarkan metode pembukuan yang dianut Wajib Pajak secara taat azas sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 5

(1)

Uang jaminan keanggotaan yang akan dikembalikan kepada anggota (Refundable Deposit, Playright Fee) yang pada waktu diterima sejak 1 Januari 1994 sampai tanggal berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini telah dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun yang bersangkutan sebagai Objek Pajak dan telah dikenakan Pajak Penghasilan, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam tahun dilakukannya pengembalian uang jaminan keanggotaan tersebut.

(2)

Ketentuan ayat (1) hanya berlaku sepanjang Wajib Pajak pengusaha lapangan golf melaporkan pengembalian uang jaminan keanggotaan dengan daftar rincian tersendiri dalam laporan keuangan atau dilampirkan pada SPT Tahunan tahun dilakukannya pengembalian uang jaminan keanggotaan tersebut sesuai formulir sebagaimana lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk pertama kalinya ditetapkan pada Tahun Pajak 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2001
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA