Keputusan Dirjen Pajak – KEP 59/PJ/2013

TIPE

Keputusan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

KEP 59/PJ/2013

TAGGAL PENERBITAN

7 March 2013

OBJEK

penunjukan kantor pelayanan pajak dalam rangka pengolahan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan di pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akurasi, dan keamanan data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  2. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan kapasitas di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM RANGKA PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN.

KESATU :

Menunjuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara sebagai wilayah layanan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

KEDUA :

Jenis SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam rangka pengolahan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan adalah Formulir 1771 dan Lampiran-lampirannya kecuali SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (Formulir 1771/$ dan Lampiran-Lampirannya) .

KETIGA :

Tahun Pajak SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam rangka pengolahan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Mulai Tahun Pajak 2011 meliputi:

  1. KPP Pratama Jakarta Gambir Dua
  2. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga
  3. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
2. Mulai Tahun Pajak 2012 meliputi:

  1. KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
  2. KPP Pratama Jakarta Gambir Empat
  3. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
  4. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
  5. KPP Pratama Jakarta Kemayoran
  6. KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih
  7. KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
  8. KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
  9. KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga
  10. KPP Pratama Jakarta Senen
  11. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
  12. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
  13. KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat
  14. KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan
  15. KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur
  16. KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara

KEEMPAT :

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/PJ/2012 tentang Tempat dan Saat Mulai Berlakunya Uji Coba Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan untuk Tiga Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
  4. Kepala Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia
  5. Para Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
  6. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat;
  7. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat;
  8. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan;
  9. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur;
  10. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2013
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 26/PJ/2013

Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak penghasilan; bahwa untuk melaksanakan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.54/1995

Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak mengenai permasalahan tersebut diatas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bersama…

Pengumuman – PENG 07/PJ.09/2009

Sebagai kelanjutan Modernisasi Administrasi Perpajakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 telah dibentuk KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi. Berkaitan dengan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini