Keputusan Menteri Keuangan – 1002/KMK.04/1985

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

1002/KMK.04/1985

TAGGAL PENERBITAN

28 December 1985

OBJEK

tata cara pendaftaran obyek pajak, pajak bumi dan bangunan
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara pendaftaran obyek pajak, Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN OBYEK PAJAK, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

(1)

Dalam rangka pendataan, kepada subyek pajak akan diberikan blanko Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (selanjutnya disingkat SPOP);

(2)

Subyek pajak wajib mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta menandatanganinya dan mengembalikan SPOP kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya blanko SPOP oleh Subyek Pajak.

Pasal 2

Bentuk dan isi dari SPOP adalah seperti contoh yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

(1)

Apabila subyek pajak dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 1 ayat (2) belum mengembalikan SPOP, kepadanya akan diberikan Surat Teguran oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2)

Apabila subyek pajak belum juga mengembalikan SPOP dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Teguran, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan.

(3)

Apabila data yang tercantum dalam SPOP yang dikembalikan oleh subyek pajak tidak jelas, benar, dan lengkap, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1985
MENTERI KEUANGAN

ttd

RADIUS PRAWIRO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 84/PJ/2008

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak terkait dengan administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan sektor Perkotaan,…