Keputusan Menteri Keuangan – 113/KMK.04/2006

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

113/KMK.04/2006

TAGGAL PENERBITAN

24 February 2006

OBJEK

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt. south pasific viscose yang berlokasi di kampung ciroyom, cicadas, babakan cikao, purwakarta, jawa barat
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT. South Pasific Viscose Nomor 007/AC/I/06 tanggal 20 Januari 2006, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT. South Pasific Viscose telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT. South Pasific Viscose yang Berlokasi Di Kampung Ciroyom, Cicadas, Babakan Cikao, Purwakarta, Jawa Barat;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
  3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT. SOUTH PASIFIC VISCOSE YANG BERLOKASI DI KAMPUNG CIROYOM, CICADAS, BABAKAN CIKAO, PURWAKARTA, JAWA BARAT.

PERTAMA :

Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan industri PT. South Pasific Viscose sebagai Kawasan Berikat serta memberikan persetujuan PKB merangkap PDKB kepada :

a.Nama Perusahaan :PT. South Pasific Viscose
b.Alamat Kantor Perusahaan:Kampung Ciroyom, Cicadas, Babakan Cikao, Purwakarta, Jawa Barat
c.Nama Pemilik/Penanggung Jawa:Guenther Korhn
d.Alamat Pemilik/Penanggung Jawab:Jalan Bukit Pratama I Kav C-11. Lebak Bulus Jakarta Selatan
e.Nomor Pokok Wajib Pajak:– 01.000.573.4-052.000 (KPP PMA I)
– 01.000.573.4-409.001 (KPP Purwakarta)
f.Luas Lokasi Kawasan Berikat:336.456.787. M2
g.Jenis Hasil Produksi:Viscose rayon staple fibre anhy drous sodium sulphate, carbone disulphite, sulphuric acid, dan yarn viscose rayon

KEDUA :

Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk :

  1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pabean perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor,
  2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional Kawasan Berikat yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005;
  3. Melaporkan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong dan hasil olahannya;
  4. Mengadakan pembukuan mengenai pemasukan, pengolahan dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Berikat, menyediakan/memperlihatkan buku-buku yang diperlukan untuk pemeriksaan.

KETIGA :

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT :

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997.

KELIMA :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2006
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 111/PJ/2010

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak…

Keputusan Menteri Keuangan – 79/KM.5/2000

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT Indonesia Chemi-Con No. 004/BC/INC/XII/99 tanggal 29 Desember 1999 dan kelengkapan data terakhir yang diterima tanggal 17…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ/2011

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-41/PJ/2010tentangKebijakanPengelolaanKeamananInformasiDJP,diperlukan pengaturanmengenai pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) perangkatlunak dan sebagai salah satu aturan pelaksanaannya. Adapunpengaturannyasebagai…