Keputusan Menteri Keuangan – 1155/KM.1/2011

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

1155/KM.1/2011

TAGGAL PENERBITAN

14 October 2011

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 oktober 2011 sampai dengan 23 oktober 2011
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanKeputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan PajakPenghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan 23 Oktober 2011.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P tahun 2005;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 OKTOBER 2011 SAMPAI DENGAN 23 OKTOBER 2011.
Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan 23 Oktober 2011, ditetapkan sebagai berikut :

1.Rp8.913,00Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)1-
2Rp8.978,60Untuk Dolar Australia (AUD)1-
3Rp8.708,01Untuk Dolar Canada (CAD)1-
4Rp1.639,67Untuk Kroner Denmark (DKK)1-
5Rp1.145,55Untuk Dolar Hongkong (HKD)1-
6Rp2.843,46Untuk Ringgit Malaysia (MYR)1-
7Rp7.026,12Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)1-
8Rp1.569,39Untuk Kroner Norwegia (NOK)1-
9Rp14.000,72Untuk Poundsterling Inggris (GBP)1-
10Rp6.971,45Untuk Dolar Singapura (SGD)1-
11Rp1.336,84Untuk Kroner Swedia (SEK)1-
12Rp9.872,40Untuk Franc Swiss (CHF)1-
13Rp11.608,49Untuk Yen Jepang (JPY)100-
14Rp1.387,22Untuk Kyat Burma (BUK)1-
15Rp181,55Untuk Rupee India (INR)1-
16Rp32.262,79Untuk Dinar Kuwait (KWD)1-
17Rp102,15Untuk Rupee Pakistan (PKR)1-
18Rp205,31Untuk Peso Philipina (PHP)1-
19Rp2.376,55Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)1-
20Rp80,89Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)1-
21Rp288,73Untuk Baht Thailand (THB)1-
22Rp6.962,74Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)1-
23Rp12.206,53Untuk Euro (EUR)1-
24Rp1.399,32Untuk Yuan China (CNY)1-
25Rp7,66Untuk Won Korea (KRW)1-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1 maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2011
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2011
An MENTERI KEUANGAN
Plt SEKRETARIS JENDERAL

ttd

KIAGUS AHMAD BADARUDIN

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 42/PJ/2003

Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2003 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ/2000 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak…

Keputusan Menteri Keuangan – 1007/KMK.04/1985

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pemasukan penerimaan pajak, perlu melimpahkan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.7/1996

Sehubungan dengan adanya pertanyaan tentang ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-10/PJ.7/1996 tanggal 14 Juni 1996 perihal penyempurnaan LP2/DKHP (Seri…