Keputusan Menteri Keuangan – 141/KMK.014/1999

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

141/KMK.014/1999

TAGGAL PENERBITAN

19 April 1999

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 sampai dengan 25 april 1999
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 sampai dengan 25 April 1999.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567).
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568).
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291).
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu.
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.01/1999 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Turunannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 SAMPAI DENGAN 25 APRIL 1999.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 sampai dengan 25 April 1999, ditetapkan sebagai berikut :

1.Rp.8.575,00Untuk dolar Amerika Serikat (USD)1,-
2.Rp.5.440,84Untuk dolar Australia (AUD)1,-
3.Rp.664,42Untuk Schilling Austria (ATS)1,-
4.Rp.226,64Untuk Franc Belgia (BEF)1,-
5.Rp.5.741,16Untuk dolar Canada (CAD)1,-
6.Rp.1.245,37Untuk Kroner Denmark (DKK)1,-
7.Rp.4.673,79Untuk Mark Jerman (DEM)1,-
8.Rp.1.393,78Untuk Franc Perancis (FRF)1,-
9.Rp.1.106,58Untuk dolar Hongkong (HKD)1,-
10.Rp.472,18Untuk Lire Itali (ITL)100,-
11.Rp.2.256,58Untuk Ringgit Malaysia (MYR)1,-
12.Rp.4.148,77Untuk Guilder Belanda (NLG)1,-
13.Rp.4.627,93Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)1,-
14.Rp.1.110,03Untuk Kroner Norwegia (NOK)1,-
15.Rp.13.773,17Untuk Poundsterling Inggris (GPB)1,-
16.Rp.4.975,34Untuk Dolar Singapura (SGD)1,-
17.Rp.1.037,88Untuk Kroner Swedia (SEK)1,-
18.Rp.5.709,05Untuk Franc Swiss (CHF)1,-
19.Rp.7.125,64Untuk Yen Jepang (JPY)100,-
20.Rp.1.371,62Untuk Kyat Burma (BUK)1,-
21.Rp.200,53Untuk Rupee India (INR)1,-
22.Rp.28.059,55Untuk Dinar Kuwait (KWD)1,-
23.Rp.169,00Untuk Rupee Pakistan (PKR)1,-
24.Rp.223,89Untuk Peso Pilipina ( PHP)1,-
25.Rp.45,60Untuk Escudo Portugis (PTE)1,-
26.Rp.2.287,28Untuk Riyad Saudi Arabia (SAR)1,-
27.Rp.5.494,85Untuk Peseta Spanyol (ESP)100,-
28.Rp.123,51Untuk Rupee Srilanka (LKR)1,-
29.Rp.226,07Untuk Baht Thailand (THB)1,-
30.Rp.5.069,47Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)1,-
31.Rp.9.142,67Untuk EURO (EUR)1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs harian valuta asing yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku 19 April 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 1999
MENTERI KEUANGAN,

ttd

BAMBANG SUBIANTO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 40/PJ/2013

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu dibuat suatu mekanismepengawasan Pengusaha Kena Pajak yang sistematis dan berkesinambungan; bahwa dalam rangka mencegah…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 47/PJ/2008

Sejalan dengan upaya DJP dalam mendukung terciptanya “good governance” maka prinsip keadilan dan kepastian hukum peraturan perpajakan perlu dikedepankan. Untuk itu dipandang perlu menata ulang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.53/2003

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak dari dan ke Kawasan Berikat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Yang…