Keputusan Menteri Keuangan – 142/KMK.05/1999

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

142/KMK.05/1999

TAGGAL PENERBITAN

23 April 1999

OBJEK

perubahan keputusan nomor : 124/kmk.05/1999 tentang penetapan tarif cukai dan harga dasar hasil tembakau
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa penerimaan cukai hasil tembakau dari jenis Sigaret Putih Mesin selama ini cukup memberikan kontribusi untuk pencapaian target penerimaan cukai;
  2. bahwa dalam rangka menjamin kepastian pencapaian target penerimaan cukai, dipandang perlu untuk mengubah pemberian masa transisi penyesuaian Harga Jual Eceran Minimum sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 124/KMK.05/1999, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
  2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 124/KMK.05/1999 tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 124/KMK.05/1999 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 124/KMK.05/1999 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

Khusus kepada Golongan Pengusaha Pabrik Besar diberikan masa transisi untuk melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran Sigaret Putih Mesin yang lama ke Harga Jual Eceran yang baru, sesuai dengan Batasan Harga Jual Eceran Minimum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :

    1. Tahap Pertama, berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 1999, dengan penyesuaian Harga Jual Eceran menjadi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran yang baru.
    2. Tahap Kedua, berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2000, dengan penyesuaian Harga Jual Eceran menjadi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Harga Jual Eceran yang baru.
    3. Tahap Ketiga, berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2001, dengan penyesuaian penuh menjadi sebesar Harga Jual Eceran yang baru.”

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 April 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal23 April 1999
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

BAMBANG SUBIANTO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 131/PJ/2010

Dalam rangka memberikan pemahaman dan penerapan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang sama atas pengembalian Barang Kena Pajak atau pembatalan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ/2009

Revisi rincian rencana penerimaan PBB per sektor (kecuali Sektor Pertambangan Migas) dan BPHTB tahun anggaran 2009 per kabupaten/kota/KPP Pratama disusun dengan memperhatikan usulan dari masing-masing…

Peraturan Pemerintah – 112 TAHUN 2000

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana…