Keputusan Menteri Keuangan – 1442/KMK.04/1988

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

1442/KMK.04/1988

TAGGAL PENERBITAN

14 November 1988

OBJEK

pengembalian pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi para penabung untuk mendapat pengembalian pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3377);
  4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGEMBALIAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN.

Pasal 1

(1)

Orang Pribadi yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga dari setiap deposito berjangka atau sertifikat deposito atau tabungan tidak lebih dari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang telah dipotong oleh Bank.

(2)

Permohonan pengembalian pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bank yang melakukan pemotongan pajak tersebut pada ayat (1).

(3)

Bank diberi kuasa mengembalikan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada saat bunga deposito berjangka atau sertifikat deposito atau tabungan tersebut dibayarkan setelah diajukan surat permohonan dari penabung yang bersangkutan.

Pasal 2

(1)

Orang Pribadi yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan lebih dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan dan penghasilan berupa bunga tersebut ditambah penghasilan lainnya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang telah dipotong oleh Bank.

(2)

Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan.

(3)

Permohonan pengembalian pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kantor Inspeksi Pajak di wilayah mana Bank yang melakukan pemotongan berkedudukan dengan dilampiri bukti asli pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

(4)

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) atau surat Keputusan Penolakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima lengkap.

Pasal 3

Pengembalian pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan kepada Yayasan yang penghasilannya berupa bunga tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum dan Dana Pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan.

Pasal 4

Tata cara pengembalian Pajak Penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan yang dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku tanggal 14 Nopember 1988.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
Pada tanggal14 Nopember 1988
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

J.B. SUMARLIN

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 31/PJ/2011

Menimbang : bahwa dalam rangka penggalian potensi untuk menguji kepatuhan wajib pajak, dipandang perlu untukmeningkatkan kualitas dan akurasi basis data perpajakan melalui percepatan perekaman SuratPemberitahuan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ/2004

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal…

Peraturan Daerah – 90 TAHUN 2013

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,…