Keputusan Menteri Keuangan – 148/KMK.017/1997

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

148/KMK.017/1997

TAGGAL PENERBITAN

31 March 1997

OBJEK

harga ekpor atas crude palm oil (cpo), refined bleached deodorized palm oil (rbd po), crued olein dan refined bleached deodorized olein (rbd olein) dalam rangka perhitungan pajak ekpor
PERATURAN

Menimbang :

Bahwa untuk menghitung Pajak Ekspor atas CPO, RBD po, Crued Olein dan RBD Olein sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 666/KMK.017/1996 tanggal 2 Desember 1996, perlu ditetapkan harga ekspor atas komoditi tersebut dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 666/KMK.017/1996 tanggal 2 Desember 1996

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA EKSPOR ATAS CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PO), CRUDE OLEIN DAN REFINED BLEACHED DEODORIZED OLEIN (RBD OLEIN) DALAM RANGKA PERHITUNGAN PAJAK EKSPOR PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR

Pasal 1

Harga ekspor (FOB) CPO, RBD PO, Crude Olien dan RBD Olein untuk perhitungan Pajak Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 666/KMK.017/1996 tanggal 2 Desember 1996 untuk bulan April 1997 ditetapkan sebagai berikut :

a)CPO………………………..US$. 514/MT
b)RBD………………………..US$. 544/MT
c)Crude Olein………………US$. 548/MT
d)RBD Olein……………….US$. 578/MT

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1997
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 507/KMK.04/1995

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk Indonesia dari sumber penghasilan di Taiwan dan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.6/2001

Dalam rangka upaya pencarian tunggakan sebagai langkah pengamanan rencana penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kerja Operasional masing-masing Kanwil DJP dan KP.…

Peraturan Pemerintah – 74 TAHUN 1998

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Hasil Hutan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan pengenaan…