Keputusan Menteri Keuangan – 152/KMK.05/1997

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

152/KMK.05/1997

TAGGAL PENERBITAN

3 April 1997

OBJEK

pemberian izin entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte) kepada pt. prima inreksa industries yang terletak di jl. industri raya iv blok ag no. 8, km.8, desa bunder, kecamatan cikupa, tangerang – jawa barat
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT. Prima Inreksa Industries Nomor 001/FA/I/97 tanggal 16 Januari 1997 diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan izin Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE);
  2. bahwa berdasarkan huruf a diatas, dipandang perlu memberikan izin EPTE kepada PT. Prima Inreksa Industries.

Mengingat :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 855/KMK.01/1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) KEPADA PT. PRIMA INREKSA INDUSTRIES YANG TERLETAK DI JL. INDUSTRI RAYA IV BLOK AG NOMOR 8, KM.8, DESA BUNDER , KECAMATAN CIKUPA, TANGERANG-JAWA BARAT.

PERTAMA:Memberikan izin EPTE kepada :
a. Nama Perusahaan:PT. Prima InreksaIndustries
b. Alamat Kantor Perusahaan:Jl. Industri Raya IV Blok AG Nomor 8, KM 8, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Tangerang-Jawa Barat
c. Nama Pemilik/Penanggung jawab:Dra. Linda G. Siahaan
d. Alamat Pemilik/Penanggung jawab:Jl. Industri Raya IV Blok AG Nomor 8, KM 8,Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Tangerang-Jawa Barat
e. Nomor Pokok Wajib Pajak:1.062.380.9-025
f. Luas lokasi EPTE:70.904 M2
g. Jenis hasil produksi:Sepatu Olah Raga

KEDUA:Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam butir PERTAMA disertai kewajiban untuk :
1.Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Pabean, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
2.Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional EPTE yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 855/KMK.01/1993 tanggal 23 Oktober1993;
3.Laporan penggunaan bahan baku dan atau bahan penolong dari hasil olahannya;
4.Mengadakan pembukuan mengenai pemasukan, pengolahan dan pengeluaran barang dari dan ke EPTE, menyediakan/memperlihatkan buku-buku yang diperlukan untuk pemeriksaan.

KETIGA: Pemberian izin EPTE dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 855/KMK.01/1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE).

KEEMPAT:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 April 1997
MENTERI KEUANGAN

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 367/KMK.01/2002

Menimbang: Bahwa pemberian keringanan bea masuk atas impor kendaraan bermotor bukan baru untuk daerah Propinsi Irian Jaya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 350/KMK.01/2001…

Keputusan Menteri Keuangan – 326/KMK.03/2003

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam menuhi kewajiban perpajakan dan menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah tentang ketentuan hari libur nasional…