Keputusan Menteri Keuangan – 155/KMK.05/1997

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

155/KMK.05/1997

TAGGAL PENERBITAN

3 April 1997

OBJEK

pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor 1.510.000 lembar karung oleh badan urusan logistik (bulog)
PERATURAN

Menimbang :

Bahwa 1.510.000 lembar karung plastik yang diimpor oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) merupakan sumbangan/hibah yang akan digunakan untuk reprosesing beras asal impor, maka dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut atas impor 1.510.000 lembar karung plastik dimaksud;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara tahun 1983) Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  4. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor dan Penyerahan Barang kena pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang ditanggung oleh Pemerintah;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 338/M Tahun 1995;
  6. Keputusan Menteri keiangan Nomor : 538/KMK.04/1990 tentang Pemungutan Dan Atau Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak Penghasilan Pasal 22 Dalam Rangka Impor;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 440/KMK.04/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk atas Barang impor; Memperhatikan Surat Kepala Badan Urusan logistikNomor : B-598/II/07/1996 tanggal 22 Juli 1996;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 1.501.000 LEMBAR KARUNG PLASTIK OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG).

Pasal 1

Atas impor 1.510.000 (satu juta lima ratus sepuluh ribu) lembar karung plastik oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), diberikan pembebasan bea masuk sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi sebesar 0% (nol perseratus) dan Pajak Pertambahan Nilai serta pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut.

Pasal 2

BULOG diwajibkan melaksanakan impor sendiri dan wajib menyampaikan laporan realisasi impor barang dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 3

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diintruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

  1. Menko EKKU dan WASBANG;
  2. Menko Produksi dan Distribusi;
  3. Menteri Pertanian;
  4. Menteri Negara Sekretaris kabinet;
  5. Menteri Negara Urusan Pangan/KABULOG;
  6. Sekjen, Irjen/Para Dirjen di lingkungan Departemen Keuangan;
  7. Kepala badan Urusan Logistik;
  8. Ketua Tim Teknis Tarif Bea masuk dan Pungutan Ekspor.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 April 1997
Menteri Keuangan

ttd.

Mar’ie Muhammad

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.2/1987

Berhubung dengan masih adanya pertanyaan tentang pelaksanaan penghitungan PPh bagi Importir yang mengimpor barang atas dasar pesanan/inden dari Indentor, sedangkan dokumen impornya atas nama Importir…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 45/PJ/2009

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi aparat pajak dan Wajib Pajak dalam hal pertanggungjawaban validitas data, diperlukan perbaikan atas peraturan tentang Pedoman…

Peraturan Menteri Keuangan – 93/PMK.02/2005

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan Pungutan Ekspor,…