Keputusan Menteri Keuangan – 16/KMK.017/1997

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

16/KMK.017/1997

TAGGAL PENERBITAN

7 January 1997

OBJEK

harga ekspor atas crude palm oil (cpo), refined bleached deodorized palm oil (rbd po), crude olein dan refined bleached deodorized olein (rbd olein) dalam rangka perhitungan pajak ekspor
PERATURAN

Menimbang :

bahwa untuk menghitung Pajak Ekspor atas CPO, RBD PO, Crude Olein dan RBD Olein sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 666/KMK.017/1996 tanggal 2 Desember 1996, perlu ditetapkan harga ekspor atas komoditi tersebut dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

Keputusan Menteri Keuangan No. 666/KMK.017/1996 tanggal 2 Desember 1996.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA EKSPOR ATAS CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PO), CRUDE OLEIN DAN REFINED BLEACHED DEODORIZED OLEIN (RBD OLEIN) DALAM RANGKA PERHITUNGAN PAJAK EKSPOR.

Pasal 1

Harga ekspor (FOB), CPO, RBD PO, Crude Olein dan RBD Olein untuk penghitungan Pajak Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. : 666/KMK.017/1996 tanggal 2 Desember 1996 untuk bulan Januari 1997 ditetapkan sebagai berikut :

  1. CPO US$. 525/MT
  2. RBD PO US$. 531/MT
  3. Crude Olein US$. 538/MT
  4. RBD Olein US$. 568/MT

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 1997
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Pengumuman – PENG 12/PJ.09/2010

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mengatur tentang kewajiban Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan…

Peraturan Menteri Keuangan – 36/PMK.010/2008

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kecukupan sosial (social adequacy) dalam pemberian perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan, perlu…

Peraturan Menteri Keuangan – 33/PMK.07/2011

Menimbang: bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, telah dialokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau…