Keputusan Menteri Keuangan – 173/KMK.06/2002

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

173/KMK.06/2002

TAGGAL PENERBITAN

23 April 2002

OBJEK

rasio pinjaman terhadap modal sendiri dan batas waktu untuk memulai kegiatan usaha bagi perusahaan pembiayaan di bidang ketenagalistrikan
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2000, melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-71/M.EKON/11/2001 tanggal 7 Nopember 2001 telah menyetujui skema financial lease untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B;
  2. bahwa skema financial lease sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mungkin untuk memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai rasio pinjaman terhadap modal sendiri dan batas waktu untuk memulai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rasio Pinjaman terhadap Modal Sendiri dan Batas Waktu untuk Memulai Kegiatan Usaha bagi Perusahaan Pembiayaan di Bidang Ketenagalistrikan;

Mengingat :

  1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988);
  2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RASIO PINJAMAN TERHADAP MODAL SENDIRI DAN BATAS WAKTU UNTUK MEMULAI KEGIATAN USAHA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

Pasal 1

Perusahaan Pembiayaan yang didirikan untuk melakukan transaksi sewa guna usaha dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan nasional, dikecualikan dari:

  1. kewajiban melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan; dan
  2. ketentuan mengenai rasio pinjaman;

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5), dan ayat (6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002

Pasal 2

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal23 April 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Menteri Keuangan – SE 237/MK.1/2011

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2011 yang dananya dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkungan Kementerian…