Keputusan Menteri Keuangan – 17/KMK.04/1996

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

17/KMK.04/1996

TAGGAL PENERBITAN

15 January 1996

OBJEK

penyetoran dan pemberitahuan bantuan untuk pembinaan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera i
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995, telah diatur ketentuan tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas bantuan untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I;
  2. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan pelaksanaan ketentuan tentang penyetoran dan pemberitahuan bantuan untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan bantuan adalah bantuan yang diberikan oleh Wajib Pajak badan dan orang pribadi yang berasal dari laba atau penghasilan setelah Pajak Penghasilan yang diperolehnya dalam 1 (satu) tahun pajak yang berjumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas, untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Pasal 2

  1. Pemberi bantuan wajib menyetor bantuannya kepada rekening “Yayasan Dana Sejahtera Mandiri” pada Bank BNI melalui bank persepsi dengan mempergunakan formulir yang biasa pada Bank yang bersangkutan.
  2. Dalam formulir penyetoran, pemberi bantuan wajib menyatakan dengan jelas tahun pajak dari bantuan tersebut.
  3. Dalam jangka waktu satu hari kerja setelah setoran diterima, bank persepsi yang bersangkutan wajib memindah bukukan setoran tersebut ke rekening Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Selain pada bank persepsi, pemberi bantuan dapat juga menyetor bantuannya langsung kepada rekening Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempergunakan formulir yang biasa pada Bank yang bersangkutan.

Pasal 3

Bantuan untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I dimulai sejak SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1995 disampaikan.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 1996
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 58/PJ/2011

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2011 tentang Kebijakan Pengelolaan Proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan diperlukannya pengaturan lebih lanjut mengenai…

Peraturan Daerah – 361 TAHUN 2005

Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya sebagai upaya mendorong untuk peningkatan peran serta pekerja; bahwa…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini