Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 261/MPP/Kep/9/1996, PT Krakatau Steel sebagai Produsen utama batang dan batang kecil, dicanai panas dalam gulungan berputaran tidak teratur dari baja bukan paduan (wire rod) dalam negeri, mengajukan permohonan/pengaduan untuk dilakukan penyidikan terhadap produk tersebut yang diproduksi oleh perusahaan untuk dilakukan penyelidikan terhadap produk tersebut yang diprodeksi oleh perusahaan dari India dan Turki yang diduga diimpor sebagai barang dumping;
- bahwa permohonan sebagaimana dimaksud paba butir a telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelidikan terhadap barang tersebut, dan Komite Andi Dumping Indonesia telah melakukan serangkaian proses peyelidikan, setelah terlebih dahulu mengumumkan dimulainya penyelidikan pada tanggal 24 Maret 1997 di media massa;
- bahwa berdasarkan hasil penyelidikan pada butir b, Komite Anti Dumping Indonesia secara positif mendapat bukti awal adanya wire rod dumping yang diimpor dari negara tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang bersangkutan;
- bahwa untuk mencegah kerugian yang terjadi selama penyelidikan, atas impor barang dumping tersebut telah dikenakan bea masuk anti dumping sementara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/1997, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor batang dan batang kecil, dicanai panas dalam gulugan berputaran tidak teratur dari baja bukan paduan (wire rod);
- bahwa berdasarkan penyelidikan yang meliputi verifikasi baik di perusahaan dalam negeri maupun kepada perusahaan yang bersangkutan di luar negeri dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk hearing, Komite Anti Dumping Indonesia sampai pada kesimpulan bahwa terdapat bukti adanya wire rod yang diimpor secara dumping dari India dan Turki yang telah mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis;
- bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri, terhadap kerugian sebagimana dimaksud butir e, dipandang perlu menetapkan pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor wire rod yang berasal dari India dan Turki;
Mengingat :
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the wold trade organization (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepebeanan (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku Ketua Komite Anti Dumping Indonesia Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan/atau Barang Subsidi;
Memperhatikan :
Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku Ketua Komite Anti Dumping Indonesia Nomor 371/MPP/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 perihal Penerapan Bea Masuk Anti Dumping untuk Wire Rod dari India dan Turki.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR BATANG DAN BATANG KECIL, DICANAI PANAS DALAM GULUNGAN BERPUTARAN TIDAK TERATUR DARI BAJA BUKAN PADUAN (WIRE ROD).
Pasal 1
| (1) | Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap impor batang dan batang kecil, dicanai panas dalam gulungan berputaran tidak teratur dari baja bukan paduan (wire rod) dengan rincian uraian barang dan nomor pos tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| (2) | Negara asal dan nama perusahaan/produsen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta besarnya Bea Masuk Anti Dumping yang dikenakan terhadap impor barang tersebut adalah sebagai berikut: |
| NO. | NEGARA ASAL BARANG |
NAMA PERUSAHAAN/PRODUSEN | BESARNYA BEA MASUKANTI DUMPING |
| 1. | India | 1. Tata Iron & Steel | 23% |
| 2. Perusahaan lainnya | 23% | ||
| 2. | Turki | 1. Colakoglu Metalurgi AS | 9% |
| 2. Habas Sinai Ve Tibbi | 13% | ||
| 3. Perusahaan lainnya | 13% |
Pasal 2
| (1) | Dengan berlakunya Keputusan ini, pengenaan bea masuk anti dumping sementara sebagaimana dimaskud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/997 dinyatakan tidak berlaku. |
| (2) | Terhadap barang impor yang sudah dipungut bea masuk anti dumping sementara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.01/1997 berlaku ketentuan sebagai berikut :
|
Pasal 3
| (1) | Bea masuk anti dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama lima tahun terhitung sejak tanggal 17 November 1997. |
| (2) | Pengenaan bea masuk anti dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditinjau kembali paling cepat dua belas bulan setelah ditetapkan Keputusan ini. |
Pasal 4
Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini.
Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 1998
Menteri Keuangan
ttd.
Fuad Bawazier