Keputusan Menteri Keuangan – 185/KMK.06/2002

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

185/KMK.06/2002

TAGGAL PENERBITAN

24 April 2002

OBJEK

penghentian pemberian izin usaha perusahaan pembiayaan
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan peranan Perusahaan Pembiayaan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan kinerja Perusahaan Pembiayaan yang telah ada;
  2. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menghentikan sementara pemberian izin usaha Perusahaan Pembiayaan;
  3. bahwa berhubung dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghentian Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan;

Mengingat :

  1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
  2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

Pasal 1

Terhitung sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, tidak diterbitkan izin usaha baru bagi pendirian Perusahaan Pembiayaan yang melakukan satu atau lebih kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Pasal 2

Permohonan izin usaha baru bagi pendirian Perusahaan Pembiayaan yang melakukan satu atau lebih kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang telah diajukan dan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini belum memperoleh izin usaha, dinyatakan ditolak.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan menetapkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal24 April 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

BOEDIONO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 56/PJ.6/1993

Sehubungan dengan telah diterbitkannya SE-40/PJ.6/1993 tanggal 21 Juli 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.04/1993, serta SE-52/PJ.6/1993 tanggal 10 September 1993 tentang Kebijaksanaan…

Keputusan Presiden – 94 TAHUN 1993

Kawasan Berikat (Bonded Zone) perlu diatur kembali mengenai pemeriksaan atas barang impor yang dimasukkan ke Kawasan Berikat; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar…