Keputusan Menteri Keuangan – 209/KMK.01/1999

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan tatacara penagihan pajak termasuk bea masuk dan cukai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 585/KMK.05/1996 dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tentang Tata cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 22/KMK.01/1999;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 585/KMK.05/1996 tentang Penggunaan Jaminan Bank untuk menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 147/KMK.04/1998 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata cara, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 21/KMK.01/1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 585/KMK.05/1996 TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN BANK UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 585/KMK.05/1996, yaitu :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
   

   “(1)

   Dalam hal pihak yang dijamin belum/tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo Jaminan Bank, atau batas waktu penangguhan telah dilewati, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) wajib menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Jaminan Bank kepada bank penerbit jaminan agar mencairkan jaminan bank dengan mengkredit ke dalam rekening Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. KPBC tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo jaminan bank tersebut.”

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

   “Pasal 9

   Dalam hal bank penerbit jaminan tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka:

   1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. KPBC berwenang menolak Jaminan Bank yang baru, yang diterbitkan oleh kantor bank yang bersangkutan sampai kewajibannya dipenuhi;
   2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. KPBC memproses tagihan dengan penagihan aktif sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 kepada bank penjamin;
   3. Penagihan aktif sebagaimana dimaksud huruf b diatas dilakukan oleh KPBC, dimulai dengan penerbitan Surat Teguran;
   4. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud huruf c diatas, bank penjamin belum memenuhi kewajibannya, maka KPBC segera :
      1. Menerbitkan Surat Paksa untuk Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Bunga dalam rangka impor sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 147/KMK.04/1998 jo. Nomor : 21/KMK.01/1999 dan Nomor : 234/KMK.05/1996 jo. Nomor : 22/KMK.01/1999;
      2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka impor dengan penggunaan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 585/KMK.05/1996 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah bank berdomisili untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Mengubah contoh formulir Pencairan Jaminan Bank sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.

4. Mencabut contoh formulir Surat Penyerahan Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, dan Denda Administrasi Dalam Rangka Impor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.

5. Menambah lampiran contoh formulir Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juni 1999
MENTERI KEUANGAN,

ttd

BAMBANG SUBIANTO