Keputusan Menteri Keuangan – 23/KMK.05/1999

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

23/KMK.05/1999

TAGGAL PENERBITAN

18 January 1999

OBJEK

pengenaan bea masuk anti dumping sementara terhadap impor tin plate
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996, PT Latinusa sebagai produsen Tin Plate dalam negeri, mengajukan permohonan/pengaduan untuk dilakukan penyelidikan terhadap produk tersebut yang diproduksi oleh perusahaan dari Australia, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, yang diduga diimpor sebagai barang dumping;
  2. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada butir a telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelidikan terhadap barang tersebut, dan Komite Anti Dumping Indonesia telah melakukan serangkaian proses penyelidikan meliputi pengumuman di pemberian kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan informasi dan tanggapan, serta verifikasi atas bukti yang ada;
  3. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan pada butir b, Komite Anti Dumping Indonesia secara positif mendapat bukti awal adanya barang dumping tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang bersangkutan;
  4. bahwa untuk mencegah kerugian yang menjadi selama masa penyelidikan, dipandang perlu menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sementara terhadap impor Tin Plate dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
  4. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
  5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku Ketua Komite Anti Dumping Indonesia Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping Dan Atau Barang Subsidi;

Memperhatikan :

Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 01/KADI/I/1999 tanggal 4 Januari 1999 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Atas Impor Tin Plate dari Australia, Jepang, Korea, dan Taiwan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR TIN PLATE.

Pasal 1

(1)

Terhadap impor barang berupa Tin Plate (pos tarif 7210.12.100 dan 7210.12.900) dikenakan Bea Masuk Anti Dumping Sementara.

(2)

Negara asal dan nama perusahaan/produsen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta besarnya Bea Masuk Anti Dumping Sementara yang dikenakan terhadap impor barang tersebut adalah sebagai berikut :

No.Negara asalNama Perusahaan/ProdusenBesarnya Bea Masuk
Anti Dumping Sementara
1.Australia1. BHP Steel
2. Perusahaan lainnya
28%
28%
2.JepangSemua Perusahaan68%
3.Korea Selatan1. Dong Bu
2. Dong Yang
3. Posco Steel
4. Perusahaan lainnya
5%
5%
9%
9%
4.TaiwanSemua Perusahaan41%

Pasal 2

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya penentuan akhir (final determination).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 1999
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUBIANTO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 234/PMK.03/2009

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun pada bidang-bidang tertentu yang dikecualikan sebagai objek Pajak…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ.9/1990

Seperti diketahui dalam hal telah diatur ketentuan mengenai pemindahbukuan karena Wajib Pajak salah mengisi SSP. Untuk lebih jelasnya, dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.3/1985

Sehubungan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.3/1984 tanggal 5 Juni 1984 (Seri PPN-04) dan adanya berbagai pertanyaan mengenai pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap…
All articles loaded
No more articles to load