Keputusan Menteri Keuangan – 24/KMK.05/1999

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

24/KMK.05/1999

TAGGAL PENERBITAN

18 January 1999

OBJEK

pengenaan bea masuk anti dumping sementara terhadap impor i section dan h section
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996, PT Gunung Garuda sebagai produsen I Section dan H Section di dalam negeri, mengajukan permohonan/pengaduan untuk dilakukan penyelidikan terhadap produk tersebut yang diproduksi oleh perusahaan dari Rusia dan Polandia, yang diduga diimpor sebagai barang dumping;
  2. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada butir a telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelidikan terhadap barang tersebut, dan Komite Anti Dumping Indonesia telah melakukan serangkaian proses penyelidikan meliputi pengumuman di media massa, pemberian kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan informasi dan tanggapan, serta verifikasi atas bukti yang ada;
  3. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan pada butir b, Komite Anti Dumping Indonesia secara positif mendapat bukti awal adanya barang dumping tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang bersangkutan;
  4. bahwa untuk mencegah kerugian yang menjadi selama masa penyelidikan, dipandang perlu menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sementara terhadap impor I Section dan H Section dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
  4. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
  5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku Ketua Komite Anti Dumping Indonesia Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping Dan Atau Barang Subsidi;

Memperhatikan :

Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 286/KADI/XII/1998 tanggal 24 Desember 1998 perihal Penerapan Bea Masuk Anti Dumping Sementara untuk Produk I Section dan H Section dari Rusia dan Polandia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR I SECTION DAN H SECTION

Pasal 1

(1)

Terhadap impor barang berupa I Section (pos tarip 7216.32.000) dan H Section (pos tarip 7216.33.000) dikenakan Bea Masuk Anti Dumping Sementara.

(2)

Negara asal dan nama perusahaan/produsen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta besarnya Bea Masuk Anti Dumping Sementara yang dikenakan terhadap impor barang tersebut adalah sebagai berikut :

No.Negara asalNama Perusahaan/ProdusenBesarnya Bea Masuk Anti Dumping Sementara
1.Rusia1. Niznhy Tagil Iron & Steel Works
2. Perusahaan lainnya
62%
62%
2.Polandia1. Huta Katowice
2. Perusahaan lainnya
19%
19%

Pasal 2

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya penentuan akhir (final determination).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 1999
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUBIANTO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Pengumuman – PENG 4/PJ.02/2014

Sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Pengusaha Kena Pajak terkait dengan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.24/2001

Sehubungan dengan Surat Kawat Direktur Jenderal Pajak Nomor KWT-68/PJ/2001 tanggal 30 Januari 2001 tentang Penundaan Perekaman SSP Lembar ke-2, dengan ini diberikan petunjuk editing SSP…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.24/1995

Sehubungan dengan adanya pungutan pajak yang bersifat final, yang berpengaruh terhadap proses administrasi SSP, bersama ini diberikan penegasan terhadap beberapa hal sebagai berikut : SSP…
All articles loaded
No more articles to load