Keputusan Menteri Keuangan – 297/KMK.04/2006

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

297/KMK.04/2006

TAGGAL PENERBITAN

12 June 2006

OBJEK

pencabutan keputusan nomor 606/kmk.05/1997 tentang penetapan sebagai kawasan berikat dan persetujuan pkb merangkap pdkb kepada pt tamura electronics indonesia yang berlokasi di kawasan industri modern cikande, jalan modern industri vi no. 14, desa nambo ilir, kecamatan cikande, kabupaten serang, jawa barat
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan penelitian terhadap Surat PT Tamura Electronics Indonesia Ref Nomor 358/Gen-TEI/PCFBC/JKT/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005, dapat disimpulkan bahwa permohonan pencabutan persetujuan penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Persetujuan PKB merangkap PDKB atas nama PT Tamura Electronics Indonesia, telah memenuhi ketentuan untuk ditetapkan;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.05/1997 Tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Persetujuan PKB Merangkap PDKB Kepada PT Tamura Electronics Indonesia Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Modern Cikande, Jalan Modern Industri VI No. 14, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, Serang, Jawa Barat;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
  3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 606/KMK.05/1997 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PERSETUJUAN PKB MERANGKAP PDKB KEPADA PT TAMURA ELECTRONICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, JALAN MODERN INDUSTRI VI NO. 14, DESA NAMBO ILIR, KECAMATAN CIKANDE, SERANG, JAWA BARAT.

PERTAMA : Mencabut persetujuan penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB atas nama PT Tamura Electronics Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.05/1997 tanggal 24 November 1997.

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Merak untuk:

  1. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (7) dan Pasal 21 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005;
  2. Menyelesaikan segala sesuatunya sehubungan dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul dari pencabutan persetujuan penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB PT Tamura Electronics Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005;
  3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth.:

  1. Gubernur Bank Indonesia;
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Menteri Perindustrian;
  4. Menteri Perdagangan;
  5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  6. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
  7. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
  8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  9. Direktur Jenderal Pajak;
  10. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
  11. Kepala Kantor Wilayah V DJBC Bandung;
  12. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Merak;
  13. Pimpinan PT Tamura Electronics Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
Pada tanggal12 Juni 2006
MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ/2009

Sehubungan dengan diterbitkannya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan…

Keputusan Menteri Keuangan – 11/KMK.04/2001

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan…