Keputusan Menteri Keuangan – 333/KMK.014/1998

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

333/KMK.014/1998

TAGGAL PENERBITAN

7 July 1998

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 juli 1998
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 Juli 1998.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567).
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568).
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291).
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu.
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 242/KMK.01/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Minyak Sawit/Minyak Kelapa dan Produk Turunannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 SAMPAI DENGAN 12 JULI 1998.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 Juli 1998, ditetapkan sebagai berikut :

1.Rp.14.400,00Untuk dolar Amerika Serikat (USD)1,-
2.Rp.8.742,24Untuk dolar Australia (AUD)1,-
3.Rp.1.130,30Untuk Schilling Austria (ATS)1,-
4.Rp.385,03Untuk franc Belgia (BEF)1,-
5.Rp.9.793,25Untuk dolar Canada (CAD)1,-
6.Rp.2.088,07Untuk kroner Denmark (DKK)1,-
7.Rp.7.910,35Untuk mark Jerman (DEM)1,-
8.Rp.2.348,42Untuk franc Perancis (FRF)1,-
9.Rp.1.858,54Untuk dolar Hongkong (HKD)1,-
10.Rp.807,18Untuk lire Itali (ITL)100,-
11.Rp.3.465,70Untuk ringgit Malaysia (MYR)1,-
12.Rp.7.069,39Untuk guilder Belanda (NLG)1,-
13.Rp.7.293,60Untuk dolar Selandia Baru (NZD)1,-
14.Rp.1.875,61Untuk kroner Norwegia (NOK)1,-
15.Rp.23.875,20Untuk poundsterling Inggris (GBP)1,-
16.Rp.8.386,72Untuk dolar Singapura (SGD)1,-
17.Rp.1.804,95Untuk kroner Swedia (SEK)1,-
18.Rp.9.397,64Untuk franc Swiss (CHF)1,-
19.Rp.10.106,68Untuk yen Jepang (JPY)100,-
20.Rp.2.285,71Untuk kyat Burma (BUK)1,-
21.Rp.338,50Untuk rupee India (INR)1,-
22.Rp.46.913,18Untuk dinar Kuwait (KWD)1,-
23.Rp.311,69Untuk rupee Pakistan (PKR)1,-
24.Rp.343,43Untuk peso Philipina (PHP)1,-
25.Rp.77,70Untuk escudo Portugis (PTE)1,-
26.Rp.3.839,49Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)1,-
27.Rp.9.365,24Untuk peseta Spanyol (ESP)100,-
28.Rp.220,85Untuk rupee Sri Lanka (LKR)1,-
29.Rp.344,91Untuk baht Thailand (THB)1,-
30.Rp.8.440,83Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)1,-

Pasal 2

Dalam hal Kurs Valuta Asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs harian valuta asing yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 1998
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUBIANTO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 55/PMK.011/2011

Menimbang: bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah dibuktikan terjadi lonjakan impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) dengan pos tarif ex…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.53/2005

Sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah…

Keputusan Menteri Keuangan – 47/KMK.04/1999

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare-pare, dipandang perlu untuk mengatur…