Keputusan Menteri Keuangan – 334/KMK.017/1998

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

334/KMK.017/1998

TAGGAL PENERBITAN

7 July 1998

OBJEK

penetapan besarnya tarip pajak ekspor kelapa sawit, minyak sawit, minyak kelapa dan produk turunannya
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka program stabilisasi perekonomian nasional, dipandang perlu meninjau kembali dan menetapkan besarnya tarip Pajak Ekspor minyak sawit, minyak kelapa dan produk turunannya, serta kelapa sawit dan biji kelapa sawit;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.05/1996 tentang Pemeriksaan Pabean atas Barang Ekspor;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.00/1996 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/1997;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarip dan Tata Cara Pembayaran serta Penyetoran Pajak Ekspor atas Beberapa Komoditi Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIP PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK SAWIT, MINYAK KELAPA DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal 1

Terhadap ekspor kelapa sawit, minyak sawit, minyak kelapa dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini dikenakan Pajak Ekspor yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 4.

Pasal 2

Pajak Ekspor dihitung berdasarkan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional secara berkala dan berlaku mulai saat dikeluarkannya penetapan tersebut.

Pasal 3

Tata cara penghitungan Pajak Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

  1. Pajak Ekspor = Tarip Pajak Ekspor X Harga Patokan Ekspor X Jumlah Satuan Barang X Kurs.
  2. Kurs sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan secara berkala.

Pasal 4

(1)

Pembayaran Pajak Ekspor dilakukan oleh eksportir melalui bank devisa sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998.

(2)

Pajak Ekspor serta biaya administrasi wajib disetor seluruhnya oleh bank devisa ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima pembayaran Pajak Ekspor dari eksportir.

Pasal 5

Tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak Ekspor lainnya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998.

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 242/KMK.01/1998 tanggal 22 April 1998 tentang Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Minyak Sawit, Minyak Kelapa, dan Produk Turunannya.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 1998
MENTERI KEUANGAN,

ttd

BAMBANG SUBIANTO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 08/PJ.08/2012

Menimbang: bahwa sehubungan dengan terdapatnya beberapa kekeliruan sebagaimana dalam lampiran pemindahan Wajib Pajak dari di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.44/1992

Dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat Wajib Pajak serta memperjelas penata usahaan angsuran PPh Pasal 25, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 12/PJ/2015

Mengingat : bahwa ketentuan mengenai penetapan tempat tinggal orang pribadi dan tempat kedudukan badan menurut keadaan yang sebenarnya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini