Keputusan Menteri Keuangan – 345/KMK.05/1998

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

345/KMK.05/1998

TAGGAL PENERBITAN

13 July 1998

OBJEK

pencabutan persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) atas nama pt panarec magnetic yang terletak di jalan rungkut iii/15, kelurahan kutisari, tenggilis, mejoyo surabaya, jawa timur
PERATURAN

Menimbang :

bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT. Panarec Magnetic No. 010/PM/II/98 tanggal 10 Pebruari 1998 dan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah VII DJBC Surabaya No. ND-110/WBC.07/1998 tanggal 16 Mei 1998 dapat disimpulkan bahwa PT. Panarec Magnetic telah memenuhi ketentuan untuk dicabut persetujuan PKB merangkap PDKB-nya.

Mengingat :

  1. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995;
  2. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1996 tanggal 4 Juni 1996 jo. No. 43 Tahun 1997 tanggal 1 Nopember 1997;
  3. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) ATAS NAMA PT. PANAREC MAGNETIC YANG TERLETAK DI JALAN RUNGKUT III/15, KELURAHAN KUTISARI, TENGGILIS, MEJOYO SURABAYA, JAWA TIMUR.

PERTAMA :

Mencabut persetujuan PKB merangkap PDKB atas nama PT. Panarec Magnetic sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 631/KMK.01/1995 tanggal 26 Desember 1995.

KEDUA :

Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Perak Surabaya untuk :

  1. Menyelesaikan segala sesuatunya sehubungan dengan pencabutan persetujuan PKB merangkap PDKB PT. Panarec Magnetic sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997;
  2. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan butir 1 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 1998
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUBIANTO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.41/1994

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan dan keragu-raguan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.41/1994 tanggal 12 Juli 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara…

Peraturan Menteri Keuangan – 37/PMK.05/2007

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai penyelesaian administrasi perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan negara lainnya dalam hal terjadi…