Keputusan Menteri Keuangan – 36/KMK.05/1995

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

36/KMK.05/1995

TAGGAL PENERBITAN

10 January 1995

OBJEK

pemberian ijin entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte) kepada pt. aneka tuna indonesia yang terletak di jalan raya surabaya-malang km. 38 gempol, pasuruan jawa timur
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT. Aneka Tuna Indonesia No. 007/ATI-TM/IV/94 tanggal 7 April 1994 diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan ijin EPTE.
  2. bahwa berdasarkan huruf a di atas, dipandang perlu memberikan ijin EPTE kepada PT. Aneka Tuna Indonesia.

Mengingat :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 855KMK.01/1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Entrepot Produksi Untuk tujuan Ekspor (EPTE).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IJIN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) KEPADA PT. ANEKA TUNA INDONESIA YANG TERLETAK DI JALAN RAYA SURABAYA – MALANG KM. 38 GEMPOL, PASURUAN – JAWA TIMUR.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada :

a.Nama Perusahaan:PT. Aneka Tuna Indonesia
b.Alamat Kantor Perusahaan:Jl. Raya Surabaya – Malang Km. 38 Gempol, Pasuruan – Jawa Timur
c.Nama Pemilik/Penanggung Jawab:Tetsuya Matsui
d.Alamat Pemilik/Penanggung Jawab: Jl. Raya Surabaya – Malang KM. 38 Gempol, Pasuruan – Jawa Timur
e.Nomor Pokok Wajib Pajak:1.069.501.3-624
f.Luas Lokasi:40.000 M2
g.Jenis Hasil Produksi:Tuna Fish Skipjack, Tuna Fish Yellowfin,Tuna Fish Albacore, Pet Food dan Frozen Loin Tuna.

Pasal 2

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disertai kewajiban untuk :

  1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Pabean, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
  2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional EPTE yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 855/KMK.01/1993;
  3. Laporan penggunaan bahan baku dan atau bahan penolong dan hasil olahannya;
  4. Mengadakan pembukuan mengenai pemasukan, pengolahan dan pengeluaran barang dari dan ke EPTE, menyediakan/memperlihatkan buku-buku yang diperlukan untuk pemeriksaan.

Pasal 3

Pemberian ijin EPTE dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 855/KMK.01/1993 tentang Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE).

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1995
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 04/PJ/2012

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010tentang…

Undang-Undang – 1 TAHUN 1998

Menimbang : bahwa tanah dan bangunan sebagai bagian dari sumber daya alam memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya, sehingga bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah…

Peraturan Menteri Keuangan – 11/PMK.07/2010

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang…