Keputusan Menteri Keuangan – 394/KMK.04/2002

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

394/KMK.04/2002

TAGGAL PENERBITAN

2 August 2002

OBJEK

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt multi busindo elok yang berlokasi di jalan mercedes, desa cicadas, kecamatan gunung putri, bogor jawa barat
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT Multi Busindo Elok Nomor : 005/MBE/VI/02 tanggal 27 Mei 2002, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT Multi Busindo Elok telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Multi Busindo Elok Yang Berlokasi Di Jalan Mercedes, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);
  3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT MULTI BUSINDO ELOK YANG BERLOKASI DI JALAN MERCEDES, DESA CICADAS, KECAMATAN GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT.

PERTAMA :

Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan industri PT Multi Busindo Elok sebagai Kawasan Berikat serta memberikan persetujuan PKB merangkap PDKB kepada:

a.Nama Perusahaan:PT Multi Busindo Elok
b.Alamat Kantor Perusahaan:Jalan Cideng Barat Nomor 29 Jakarta 10150
c.Nama Pemilik/PenanggungJawab:Gunawan Widjaja
d.Alamat Pemilik/Penanggung Jawab:Jalan Cideng Barat Nomor 29 Jakarta 10150
e.Nomor Pokok Wajib Pajak:01.955.313.0-028.000
f.Luas Lokasi Kawasan Berikat:11.320 M2
g.Jenis Hasil Produksi:Pakaian luar pria (piyama), Pakaian luar wanita (gaun tidur), pakaian dalam pria (celana dalam), dan pakaian dalam wanita (celana dalam dan Brasserie/BH).

KEDUA :

Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk:

  1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pabean, perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
  2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional Kawasan Berikat yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002;
  3. Melaporkan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong dan hasil olahannya;
  4. Mengadakan pembukuan mengenai pemasukan, pengolahan dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Berikat, menyediakan/memperlihatkan buku-buku yang diperlukan untuk pemeriksaan.

KETIGA :

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT :

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

  1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  3. Gubernur Bank Indonesia;
  4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  5. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
  6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  7. Direktur Jenderal Pajak;
  8. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
  9. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
  10. Kepala Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandung;
  11. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bogor;
  12. Pimpinan PT Multi Busindo Elok.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal2 September 2002
MENTERI KEUANGAN,

ttd

BOEDIONO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Presiden – 42 TAHUN 1989

Menimbang : dst Mengingat : dst MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERJASAMA PERTAMINA DENGAN BADAN USAHA SWASTA DALAM USAHA PEMURNIAN DAN…
All articles loaded
No more articles to load