Keputusan Menteri Keuangan – 407/KMK.014/2000

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

407/KMK.014/2000

TAGGAL PENERBITAN

2 October 2000

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 2 sampai dengan 8 oktober 2000
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2000;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291);
  6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 567/KMK.017/1999 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KMK.017/2000 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 SAMPAI DENGAN 8 OKTOBER 2000.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2000, ditetapkan sebagai berikut :

1.Rp.8.730,00Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)1,-
2.Rp.4.749,12Untuk Dolar Australia (AUD)1,-
3.Rp.554,62Untuk Schilling Austria (ATS)1,-
4.Rp.189,18Untuk Franc Belgia (BEF)1,-
5.Rp.5.816,12Untuk Dolar Canada (CAD)1,-
6.Rp.1.030,19Untuk Kroner Denmark (DKK)1,-
7.Rp.3.905,17Untuk Mark Jerman (DEM)1,-
8.Rp.1.163,45Untuk Franc Perancis (FRF)1,-
9.Rp.1.119,46Untuk Dolar Hongkong (HKD)1,-
10.Rp.394,15Untuk Lire Itali (ITL)100,-
11.Rp.2.297,43Untuk Ringgit Malaysia (MYR)1,-
12.Rp.3.463,17Untuk Guilder Belanda (NLG)1,-
13.Rp.3.564,46Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)1,-
14.Rp.959,70Untuk Kroner Norwegia (NOK)1,-
15.Rp.12.678,58Untuk Poundsterling Inggris (GBP)1,-
16.Rp.4.995,99Untuk Dolar Singapura (SGD)1,-
17.Rp.900,51Untuk Kroner Swedia (SEK)1,-
18.Rp.5.033,44Untuk Franc Swiss (CHF)1,-
19.Rp.8.092,32Untuk Yen Jepang (JPY)100,-
20.Rp.1.325,92Untuk Kyat Burma (BUK)1,-
21.Rp.189,78Untuk Rupee India (INR)1,-
22.Rp.28.441,12Untuk Dinar Kuwait (KWD)1,-
23.Rp.150,45Untuk Rupee Pakistan (PKR)1,-
24.Rp.188,90Untuk Peso Philipina (PHP)1,-
25.Rp.38,07Untuk Escudo Portugis (PTE)1,-
26.Rp.2.327,57Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)1,-
27.Rp.4.586,79Untuk Peseta Spanyol (ESP)100,-
28.Rp.109,82Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)1,-
29.Rp.204,45Untuk Baht Thailand (THB)1,-
30.Rp.5.017,25Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)1,-
31.Rp.7.631,77Untuk EURO (EUR)1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 2 Oktober 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal2 Oktober 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ.6/1991

Sebagaimana dimaklumi bahwa dewasa ini pada sebagian besar Kantor-kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan telah dipasang seperangkat peralatan komputer terdiri dari 1 (satu) sistem unit…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.6/1999

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari daerah mengenai Pembuatan Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan sambil menunggu adanya Ketetapan tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Penilai PBB…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 194/PJ/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi penggunaan dan pemanfaatan gedung di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, perlu mengubah penetapan lokasi gedung dan penetapan ruangan…
All articles loaded
No more articles to load