Keputusan Menteri Keuangan – 40/KMK.01/2000

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

40/KMK.01/2000

TAGGAL PENERBITAN

10 February 2000

OBJEK

pencabutan keputusan nomor 700/kmk.05/1985 sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan nomor 11/kmk.01/1990 dan keputusan menteri keuangan nomor 596/kmk.05/1986
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 700/KMK.05/1985 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 11/KMK.01/1990 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.05/1986 dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 700/KMK.05/1985 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 11/KMK.01/1990 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 596/KMK.01/1990 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 596/KMK.05/1986.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 700/KMK.05/1985 tentang Pembebasan Bea Masuk, PPn, Dan PPh Pasal 22 atas Pemasukan Barang-Barang Untuk Perkeretaapian Oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 11/KMK.01/1990;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.05/1986 tentang Pemberian Kemudahan Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, PT Pindad, PT PAL Dan Perum Dahana.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal10 Februari 2000
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUDIBYO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.22/1988

Sehubungan dengan adanya keragu-raguan tentang fungsi Surat Setoran Pajak KP.U.35, dengan ini kami tegaskan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 20/PJ/2011

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu untuk…
All articles loaded
No more articles to load