Keputusan Menteri Keuangan – 417/KMK.01/1998

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

417/KMK.01/1998

TAGGAL PENERBITAN

7 August 1998

OBJEK

pembebasan bea masuk atas impor bahan aktif anti foaming (trimin df-500) dan anti caking (montaline spcv.s3) untuk pembuatan pupuk sp.36
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka menjamin tersedianya bahan baku untuk industri pupuk di dalam negeri, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan aktif anti foaming (Trimin DF-500) dan anti caking (Montaline) SPCV.S3) sebagai bahan penolong pembuatan pupuk SP.36 dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 603/KMK.01/1997;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN AKTIF ANTI FOAMING (TRIMIN DF-500) DAN ANTI CAKING (MONTALINE SPCV.S3) UNTUK PEMBUATAN PUPUK SP.36.

Pasal 1

Atas impor bahan aktif anti foaming (Trimin DF-500) yang termasuk dalam Pos Tarif 3402.13.900 dan bahan aktif anti caking (Montaline SPCV.S3) yang termasuk dalam Pos Tarif 3402.90.100 untuk bahan baku penolong pembuatan pupuk SP.36 diberikan pembebasan bea masuk sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 0% (nol persen).

Pasal 2

Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1998
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUBIANTO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.10/2001

Sehubungan dengan surat dari Kementerian Keuangan Finlandia yang merupakan pihak yang berwenang (Competent Authority) menurut P3B Indonesia – Finlandia, bersama ini ditegaskan bahwa terhitung sejak…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 44/PJ.42/1999

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ.42/1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Tata Cara Pemrosesan Pemberitahuan/Permohonan Wajib Pajak yang Wajib Diselesaikan Dalam Jangka Waktu…