Keputusan Menteri Keuangan – 427/KM.1/2009

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

427/KM.1/2009

TAGGAL PENERBITAN

27 April 2009

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal27 april sampai dengan 03 mei 2009
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanKeputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan PajakPenghasilan yang berlaku untuk tanggal27 April sampai dengan 03 Mei 2009.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL27 APRIL SAMPAI DENGAN 03 MEI 2009.
Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal27 April sampai dengan 03 Mei 2009, ditetapkan sebagai berikut :

1.Rp10.836,00Untuk dolar Amerika Serikat (USD)1-
2Rp7.645,88Untuk dolar Australia (AUD)1-
3Rp8.752,47Untuk dolar Canada (CAD)1-
4Rp1.887,72Untuk kroner Denmark (DKK)1-
5Rp1.398,19Untuk dolar Hongkong (HKD)1-
6Rp2.980,24Untuk ringgit Malaysia (MYR)1-
7Rp6.042,15Untuk dolar Selandia Baru (NZD)1-
8Rp1.603,37Untuk kroner Norwegia (NOK)1-
9Rp15.785,34Untuk poundsterling Inggris (GBP)1-
10Rp7.191,76Untuk dolar Singapura (SGD)1-
11Rp1.271,54Untuk kroner Swedia (SEK)1-
12Rp9.290,92Untuk franc Swiss (CHF)1-
13Rp11.030,13Untuk yen Jepang (JPY)100-
14Rp1.687,85Untuk kyat Burma (BUK)1-
15Rp215,37Untuk rupee India (INR)1-
16Rp37.037,61Untuk dinar Kuwait (KWD)1-
17Rp134,48Untuk rupee Pakistan (PKR)1-
18Rp223,66Untuk peso Philipina (PHP)1-
19Rp2.889,45Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)1-
20Rp91,26Untuk rupee Sri Lanka (LKR)1-
21Rp304,77Untuk baht Thailand (THB)1-
22Rp7.197,37Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)1-
23Rp14.062,15Untuk EURO (EUR)1-
24Rp1.586,26Untuk yuan China (CNY)1-
25Rp8,06Untuk won Korea (KRW)1-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1 maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal27 April 2009
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal27 April 2009
An MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

MULYA P NASUTION
NIP 060046519

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 82/PMK.011/2010

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan kebijakan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.41/2000

Mengingat masih banyaknya pertanyaan dan sinyalemen adanya penyimpangan yang berkaitan dengan pengecualian dari pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 23/PJ/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak serta keseragaman administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, perlu menetapkan Peraturan…
All articles loaded
No more articles to load