Keputusan Menteri Keuangan – 495/KMK.014/1998

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

495/KMK.014/1998

TAGGAL PENERBITAN

7 December 1998

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 7 sampai dengan 13 desember 1998
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 7 sampai dengan 13 Desember 1998.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567).
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568).
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291).
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu.
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 334/KMK.017/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Turunannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 DESEMBER 1998.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 7 sampai dengan 13 Desember 1998, ditetapkan sebagai berikut :

1.Rp.7.400,00Untuk dolar Amerika Serikat (USD)1,-
2.Rp.4.626,48Untuk dolar Australia (AUD)1,-
3.Rp.617,54Untuk schilling Austria (ATS)1,-
4.Rp.210,58Untuk franc Belgia (BEF)1,-
5.Rp.4.810,82Untuk dolar Canada (CAD)1,-
6.Rp.1.142,72Untuk kroner Denmark (DKK)1,-
7.Rp.4.370,94Untuk mark Jerman (DEM)1,-
8.Rp.1.289,96Untuk franc Perancis (FRF)1,-
9.Rp.955,33Untuk dolar Hongkong (HKD)1,-
10.Rp.438,85Untuk lire Itali (ITL)100,-
11.Rp.1.947,37Untuk ringgit Malaysia (MYR)1,-
12.Rp.3.836,48Untuk guilder Belanda (NLG)1,-
13.Rp.3.876,12Untuk dolar Selandia Baru (NZD)1,-
14.Rp.985,28Untuk kroner Norwegia (NOK)1,-
15.Rp.12.194,46Untuk poundsterling Inggris (GBP)1,-
16.Rp.4.488,93Untuk dolar Singapura (SGD)1,-
17.Rp.908,98Untuk kroner Swedia (SEK)1,-
18.Rp.5.307,70Untuk franc Swiss (CHF)1,-
19.Rp.6.015,28Untuk yen Jepang (JPY)100,-
20.Rp.1.182,11Untuk kyat Burma (BUK)1,-
21.Rp.173,81Untuk rupee India (INR)1,-
22.Rp.24.378,19Untuk dinar Kuwait (KWD)1,-
23.Rp.136,91Untuk rupee Pakistan (PKR)1,-
24.Rp.187,96Untuk peso Philipina (PHP)1,-
25.Rp.42,22Untuk escudo Portugis (PTE)1,-
26.Rp.1.973,02Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)1,-
27.Rp.5.083,81Untuk peseta Spanyol (ESP)100,-
28.Rp.109,06Untuk rupee Sri Lanka (LKR)1,-
29.Rp.205,84Untuk baht Muangthai (THB)1,-
30.Rp.4.472,12Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs harian valuta asing yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Desember 1998
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUBIANTO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 74/PMK.02/2008

Menimbang : bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dianggarkan belanja untuk Subsidi Pupuk; bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran Subsidi Pupuk diperlukan tata cara…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 302/PJ./2001

Bersama ini disampaikan 3 (tiga) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, sebagai berikut : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-217/PJ/2001…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 32/PJ/2010

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan…
All articles loaded
No more articles to load