Keputusan Menteri Keuangan – 521/KMK.014/1997

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

521/KMK.014/1997

TAGGAL PENERBITAN

27 October 1997

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 oktober sampai dengan 2 november 1997
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, Hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Nilai Kurs sebagai pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 Oktober sampai dengan 2 November 1997.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567).
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568).
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291).
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KMK.017/1996 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/1997 tentang Perubahan Tarif Pajak Ekspor atas Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olein (CRD Olein) dan Refined Bleached Deodorized Olien (RBD Olein).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 OKTOBER SAMPAI DENGAN 2 NOVEMBER 1997.

Pasal 1

Nilai kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 Oktober sampai dengan 2 November 1997, ditetapkan sebagai berikut :

1.Rp.3.612,00Untuk dolar Amerika Serikat (USD)1,-
2.Rp.2.576,08Untuk dolar Australia (AUD)1,-
3.Rp.290,53Untuk schilling Austria (ATS)1,-
4.Rp.99,24Untuk franc Belgia (BEF)1,-
5.Rp.2.599,50Untuk dolar Canada (CAD)1,-
6.Rp.537,61Untuk kroner Denmark (DKK)1,-
7.Rp.2.032,41Untuk mark Jerman (DEM)1,-
8.Rp.611,20Untuk franc Perancis (FRF)1,-
9.Rp.466,21Untuk dolar Hongkong (HKD)1,-
10.Rp.209,69Untuk lire Itali (ITL)100,-
11.Rp.1.076,38Untuk ringgit Malaysia (MYR)1,-
12.Rp.1.819,46Untuk guilder Belanda (NLG)1,-
13.Rp.2.274,48Untuk dolar Selandia Baru (NZD)1,-
14.Rp.506,58Untuk kroner Norwegia (NOK)1,-
15.Rp.5.897,31Untuk poundsterling Inggris (GBP)1,-
16.Rp.2.292,61Untuk dolar Singapura (SGD)1,-
17.Rp.474,24Untuk kroner Swedia (SEK)1,-
18.Rp.2.447,98Untuk franc Swiss (CHF)1,-
19.Rp.2.977,50Untuk yen Jepang (JPY)100,-
20.Rp.609,72Untuk kyat Burma (BUK)1,-
21.Rp.99,74Untuk rupee India (INR)1,-
22.Rp.11.878,65Untuk dinar Kuwait (KWD)1,-
23.Rp.85,38Untuk rupee Pakistan (PKR)1,-
24.Rp.104,93Untuk peso Piliphina (PHP)1,-
25.Rp.20,06Untuk escudo Portugis (PTE)1,-
26.Rp.963,08Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)1,-
27.Rp.2.422,40Untuk peseta Spanyol (ESP)100,-
28.Rp.61,23Untuk rupee Sri Lanka (LKR)1,-
29.Rp.98,96Untuk baht Muangthai (THB)1,-
30.Rp.2.309,69Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs harian valuta asing yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 1997
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 47/KMK.01/1987

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan pengaturan secara khusus tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.54/1988

Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan 1986 yang telah disampaikan kepada Saudara melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-15/PJ.5/1987 tanggal 6…

Peraturan Menteri Keuangan – 53/PMK.011/2007

Berhubung terdapat kekeliruan penulisan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/2007, maka perlu dilakukan ralat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ralat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor…
All articles loaded
No more articles to load