Keputusan Menteri Keuangan – 527/KMK.014/1999

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

527/KMK.014/1999

TAGGAL PENERBITAN

14 October 1999

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 sampai dengan 24 oktober 1999
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober 1999.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567).
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568).
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291).
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu.
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 360/KMK.017/1999 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Turunannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 SAMPAI DENGAN 24 OKTOBER 1999.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober 1999, ditetapkan sebagai berikut :

1.Rp.7.780,00Untuk dolar Amerika Serikat (USD)1,-
2.Rp.5.035,99Untuk dolar Australia (AUD)1,-
3.Rp.601,06Untuk schilling Austria (ATS)1,-
4.Rp.205,03Untuk franc Belgia (BEF)1,-
5.Rp.5.250,73Untuk dolar Canada (CAD)1,-
6.Rp.1.132,54Untuk kroner Denmark (DKK)1,-
7.Rp.4.230,79Untuk mark Jerman (DEM)1,-
8.Rp.1.260,88Untuk franc Perancis (FRF)1,-
9.Rp.1.001,35Untuk dolar Hongkong (HKD)1,-
10.Rp.427,15Untuk lire Itali (ITL)100,-
11.Rp.2.047,37Untuk ringgit Malaysia (MYR)1,-
12.Rp.3.753,19Untuk guilder Belanda (NLG)1,-
13.Rp.3.955,35Untuk dolar Selandia Baru (NZD)1,-
14.Rp.1.011,62Untuk kroner Norwegia (NOK)1,-
15.Rp.12.856,45Untuk poundsterling Inggris (GBP)1,-
16.Rp.4.621,32Untuk dolar Singapura (SGD)1,-
17.Rp.961,97Untuk kroner Swedia (SEK)1,-
18.Rp.5.190,13Untuk franc Swiss (CHF)1,-
19.Rp.7.246,65Untuk yen Jepang (JPY)100,-
20.Rp.1.244,46Untuk kyat Burma (BUK)1,-
21.Rp.179,06Untuk rupee India (INR)1,-
22.Rp.25.676,57Untuk dinar Kuwait (KWD)1,-
23.Rp.149,96Untuk rupee Pakistan (PKR)1,-
24.Rp.192,34Untuk peso Philipina (PHP)1,-
25.Rp.41,26Untuk escudo Portugis (PTE)1,-
26.Rp.2.074,67Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)1,-
27.Rp.4.970,92Untuk peseta Spanyol (ESP)100,-
28.Rp.108,51Untuk rupee Sri Lanka (LKR)1,-
29.Rp.195,72Untuk baht Thailand (THB)1,-
30.Rp.4.642,01Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)1,-
31.Rp.8.270,92Untuk EURO (EUR)1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs harian valuta asing yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku 18 Oktober 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 1999
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUBIANTO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ/2012

Umum Sensus Pajak Nasional sebagai salah satu program penggalian potensi perpajakan guna pengamanan penerimaan negara dan pencapaian rencana penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 60/PJ/2004

Menimbang : bahwa terdapat perubahan dalam Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri sehubungan dengan Re-organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor…

Peraturan Menteri Keuangan – 15/PMK.03/2010

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36…
All articles loaded
No more articles to load