Keputusan Menteri Keuangan – 530/KMK.01/1998

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

530/KMK.01/1998

TAGGAL PENERBITAN

21 December 1998

OBJEK

pembebasan bea masuk atas impor hewan ternak potong, daging, dan sisa daging
PERATURAN

Menimbang :

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan daging khususnya pada hari-hari Natal, Tahun Baru, Iedul Fitri, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor sapi/hewan ternak potong, daging, dan sisa daging;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612)
  2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan menteri Keuangan Nomor 444/KMK.01/1998;

Memperhatikan :

Surat Menteri Perindusterian dan Perdagangan Nomor: 937/MPP/9/1998 tanggal 17 September 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HEWAN TERNAK POTONG, DAGING, DAN SISA DAGING.

Pasal 1

Atas impor hewan ternak potong , daging dan sisa daging sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan pembebasan bea masuk sehingga tarip akhir bea masuk menjadi 0 % (nol persen).

Pasal 2

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diintruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Desember 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1998
Menteri Keuangan

ttd.

Bambang Subianto

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 512/KMK.06/2002

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Dana Pensiun yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Keuangan; bahwa pemeriksaan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.45/1991

Pada waktu belakangan ini banyak perusahaan-perusahaan Dalam Negeri yang mencari dana untuk operasi, perusahaannya dengan mengadakan pinjaman ke Luar Negeri. Sebagaimana diketahui pembayaran bunga atas…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.41/2000

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-108/PJ/2000 tanggal 19 April 2000 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-43/PJ/1996…
All articles loaded
No more articles to load