Keputusan Menteri Keuangan – 556/KMK.014/1999

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

556/KMK.014/1999

TAGGAL PENERBITAN

6 December 1999

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 desember 1999
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 Desember 1999.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567).
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568).
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291).
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu.
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 360/KMK.017/1999 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Turunannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 SAMPAI DENGAN 12 DESEMBER 1999.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 Desember 1999, ditetapkan sebagai berikut :

1. Rp. 7.260,00 Untuk dolar Amerika Serikat (USD) 1,-
2. Rp. 4.591,22 Untuk dolar Australia (AUD) 1,-
3. Rp. 527,87 Untuk Schilling Austria (ATS) 1,-
4. Rp. 180,06 Untuk Franc Belgia (BEF) 1,-
5. Rp. 4.900,44 Untuk dolar Canada (CAD) 1,-
6. Rp. 985,48 Untuk Kroner Denmark (DKK) 1,-
7. Rp. 3.716,41 Untuk Mark Jerman (DEM) 1,-
8. Rp. 1.107,33 Untuk Franc Perancis (FRF) 1,-
9. Rp. 934,09 Untuk dolar Hongkong (HKD) 1,-
10. Rp. 375,13 Untuk Lire Itali (ITL) 100,-
11. Rp. 1.910,53 Untuk Ringgit Malaysia (MYR) 1,-
12. Rp. 3.296,10 Untuk Guilder Belanda (NLG) 1,-
13. Rp. 3.672,83 Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) 1,-
14. Rp. 901,46 Untuk Kroner Norwegia (NOK) 1,-
15. Rp. 11.604,38 Untuk Poundsterling Inggris (GPB) 1,-
16. Rp. 4.305,03 Untuk Dolar Singapura (SGD) 1,-
17. Rp. 855,46 Untuk Kroner Swedia (SEK) 1,-
18. Rp. 4.546,02 Untuk Franc Swiss (CHF) 1,-
19. Rp. 7.066,38 Untuk Yen Jepang (JPY) 100,-
20. Rp. 1.233,84 Untuk Kyat Burma (BUK) 1,-
21. Rp. 167,28 Untuk Rupee India (INR) 1,-
22. Rp. 23.858,04 Untuk Dinar Kuwait (KWD) 1,-
23. Rp. 139,91 Untuk Rupee Pakistan (PKR) 1,-
24. Rp. 177,51 Untuk Peso Pilipina (PHP) 1,-
25. Rp. 36,23 Untuk Escudo Portugis (PTE) 1,-
26. Rp. 1.935,79 Untuk Riyad Saudi Arabia (SAR) 1,-
27. Rp. 4.365,53 Untuk Peseta Spanyol (ESP) 100,-
28. Rp. 100,76 Untuk Rupee Srilanka (LKR) 1,-
29. Rp. 185,87 Untuk Baht Thailand (THB) 1,-
30. Rp. 4.316,03 Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) 1,-
31. Rp. 7.263,63 Untuk EURO (EUR) 1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs harian valuta asing yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Desember 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Desember 1999
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUDIBYO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 54/PJ.6/2004

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, NJOPTKP dan NPOPTKP dapat disesuaikan atau diubah dengan mempertimbangkan perekonomian nasional. Untuk keperluan penetapan NJOPTKP dan NPOPTKP tahun 2005 dengan ini…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 34/PJ./2001

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 1 angka 23 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.04/2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan…