Keputusan Menteri Keuangan – 573/KMK.05/1996

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

573/KMK.05/1996

TAGGAL PENERBITAN

18 August 1996

OBJEK

tempat penimbunan sementara
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Tempat Penimbunan Sementara dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

  1. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan untuk menimbun barang impor atau ekspor sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
  2. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

Pasal 2

Tempat Penimbunan Sementara dapat berupa:

  1. Gudang penimbunan yaitu bangunan dan/atau ruangan yang berada di dalam atau di luar area pelabuhan yang digunakan untuk menimbun barang impor dan/atau ekspor sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya;
  2. Lapangan penimbunan yaitu lapangan yang berada di dalam atau di luar area pelabuhan yang digunakan untuk menimbun barang impor dan/atau ekspor sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya;
  3. Lapangan penimbunan peti kemas yaitu lapangan yang berada di dalam atau di luar area pelabuhan yang digunakan untuk menimbun barang impor dan/atau ekspor dalam peti kemas dan/atau peti kemas kosong sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Pasal 3

Tempat Penimbunan Sementara dapat berlokasi di pelabuhan laut, pelabuhan udara, pelabuhan darat, atau tempat lain yang ditetapkan yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 4

Barang berbahaya, merusak, dan yang karena sifatnya dapat mempengaruhi barang-barang lain atau yang memerlukan instalasi atau penanganan khusus ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara yang khusus disediakan untuk itu.

Pasal 5

(1) Penimbunan barang impor di dalam gudang penimbunan tidak boleh dicampur dengan barang ekspor kecuali dipisahkan dengan pagar pembatas yang tingginya lebih dari 2 (dua) meter dengan jarak jerujinya maksimal 10 (sepuluh) centi meter.

(2) Penimbunan barang impor di lapangan penimbunan atau lapangan penimbunan peti kemas tidak boleh dicampur dengan barang ekspor kecuali dipisahkan dengan batas yang jelas dalam bentuk garis kuning yang tidak terputus-putus sekurang-kurangnya selebar 10 (sepuluh) centi meter.

(3)Peti kemas kosong harus ditimbun di lapangan penimbunan peti kemas yang khusus disediakan untuk itu.

Pasal 6

(1)Peti kemas atau kemasan barang-barang yang ditimbun dalam Tempat Penimbunan Sementara hanya dapat dibuka untuk kepentingan pemeriksaan pabean.

(2) Atas permohonan tertulis yang bersangkutan, Kepala Kantor dapat memberikan persetujuan untuk membuka peti kemas atau kemasan barang untuk tujuan selain yang dimaksud pada ayat (1).

BAB II
PENIMBUNAN

Pasal 7

Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib:

a)Menyediakan ruangan dan perlengkapan bagi Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas di bidang kepabeanan.

b)Menyediakan ruangan dan/atau tempat serta sarana untuk pemeriksaan barang.

Pasal 8

Barang yang berasal dari dalam Daerah Pabean tidak boleh ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara, kecuali untuk tujuan ekspor, reekspor, atau dikirim ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan melewati tempat di luar Daerah Pabean.

Pasal 9

(1) Penimbunan barang impor di gudang penimbunan harus dipisahkan antara barang dari satu kapal dengan kapal lainnya dan pada masing-masing timbunan dipasang papan tanda (sign board) yang menyebutkan nama, nomor pelayaran, dan tanggal tiba kapal.

(2) Penimbunan barang ekspor di gudang penimbunan harus dipisahkan antara barang dari satu kapal dengan kapal lainnya dan pada masing-masing timbunan dipasang papan tanda (sign board) yang menyebutkan nama, nomor pelayaran, dan tanggal keberangkatan kapal.

Pasal 10

(1)

Jangka waktu penimbunan barang impor atau barang ekspor di Tempat Penimbunan Sementara yang berada di area pelabuhan paling lama tiga puluh hari sejak tanggal penimbunan.

(2)

Jangka waktu penimbunan barang impor atau barang ekspor di Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan paling lama enam puluh hari sejak tanggal penimbunan.

(3)

Barang impor atau barang ekspor yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara yang tidak dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

BAB III
TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK, CUKAI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

Pasal 11

(1)

Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara bertanggung jawab atas bea masuk, cukai dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang atas barang yang ditimbun dalam tempat penimbunannya sejak tanggal penimbunan sampai dengan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean oleh importir.

(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal barang yang ditimbun di dalam Tempat Penimbunan Sementara:
  1. Musnah karena kebakaran, bencana alam, atau karena sifat alamiah dari barang yang bersangkutan;
  2. Telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
  3. Telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara lain, Tempat Penimbunan Berikat, atau Tempat Penimbunan Pabean.

BAB IV
PEMBUKUAN

Pasal 12

Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan yang bertalian dengan penimbunan barang impor atau ekspor untuk kepentingan audit di bidang Kepabeanan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1)Dengan berlakunya keputusan ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan Tempat Penimbunan Sementara dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)

Izin Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan yang selama ini dikenal dengan nama Depo Peti kemas Pengawasan Pabean (DP3) masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1996.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 1996
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 51/PJ/UP.53/2003

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna pegawai dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengadakan mutasi pejabat eselon…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.3/1989

Sehubungan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan perihal tersebut di atas, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Dalam hal saat mulai dan berakhirnya masa bebas pajak…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.51/1994

Sehubungan dengan adanya keragu-raguan mengenai status Pengusaha rokok golongan K-1000, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.05/1983 tanggal 14…
All articles loaded
No more articles to load