Keputusan Menteri Keuangan – 61/KM.11/2013

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

61/KM.11/2013

TAGGAL PENERBITAN

3 December 2013

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal04 desember 2013 sampai dengan 10 desember 2013
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanKeputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan PajakPenghasilan yang berlaku untuk tanggal04 Desember 2013 sampai dengan 10 Desember 2013.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Surat Perintah Nomor PRIN-374/MK.01/2011.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL04 DESEMBER 2013 SAMPAI DENGAN 10 DESEMBER 2013.
Pertama :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal04 Desember 2013 sampai dengan 10 Desember 2013, ditetapkan sebagai berikut :

1. Rp 11.916,00 Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) 1-
2 Rp 10.861,78 Untuk Dolar Australia (AUD) 1-
3 Rp 11.251,96 Untuk Dolar Canada (CAD) 1-
4 Rp 2.171,15 Untuk Kroner Denmark (DKK) 1-
5 Rp 1.536,96 Untuk Dolar Hongkong (HKD) 1-
6 Rp 3.693,75 Untuk Ringgit Malaysia (MYR) 1-
7 Rp 9.720,51 Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) 1-
8 Rp 1.951,34 Untuk Kroner Norwegia (NOK) 1-
9 Rp 19.457,46 Untuk Poundsterling Inggris (GBP) 1-
10 Rp 9.499,35 Untuk Dolar Singapura (SGD) 1-
11 Rp 1.816,96 Untuk Kroner Swedia (SEK) 1-
12 Rp 13.149,55 Untuk Franc Swiss (CHF) 1-
13 Rp 11.669,15 Untuk Yen Jepang (JPY) 100-
14 Rp 12,10 Untuk Kyat Burma (BUK) 1-
15 Rp 191,01 Untuk Rupee India (INR) 1-
16 Rp 42.132,51 Untuk Dinar Kuwait (KWD) 1-
17 Rp 109,92 Untuk Rupee Pakistan (PKR) 1-
18 Rp 272,51 Untuk Peso Philipina (PHP) 1-
19 Rp 3.177,18 Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) 1-
20 Rp 90,80 Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) 1-
21 Rp 370,96 Untuk Baht Thailand (THB) 1-
22 Rp 9.501,77 Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) 1-
23 Rp 16.194,73 Untuk Euro (EUR) 1-
24 Rp 1.955,83 Untuk Yuan China (CNY) 1-
25 Rp 11,25 Untuk Won Korea (KRW) 1-

Kedua:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

Ketiga:
Keputusan Menteri Keuangan iniberlaku untuk tanggal04 Desember 2013 sampai dengan 10 Desember 2013;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal03 Desember 2013
An MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd

BAMBANG PS BRODJONEGORO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 29/PJ/2014

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunanserta memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penyampaian SuratPemberitahuan Tahunan; bahwa…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.54/1988

Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan pemeriksaan yang telah digariskan dalam surat-surat edaran Seri Pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 2 (e)…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 97/PJ/2010

Sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-79/PJ/2010 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan, yang didalamnya menyebutkan tentang 16…