Keputusan Menteri Keuangan – 647/KMK.03/1992

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

647/KMK.03/1992

TAGGAL PENERBITAN

27 June 1992

OBJEK

penetapan bantuan tambahan uang muka kepada kontraktor golongan ekonomi lemah
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka pembinaan usaha jasa konstruksi baik konsultan maupun kontraktor golongan ekonomi lemah untuk mengembangkan usahanya, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan tambahan jumlah uang muka;
  2. bahwa dengan bantuan tambahan uang muka bagi kontraktor golongan ekonomi lemah diharapkan pelaksanaan pekerjaan lebih lancar dan mutu produk akhir akan lebih terjamin serta memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;

Mengingat :

  1. Indische Comptabiliteitswet (Stbl. Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BANTUAN TAMBAHAN UANG MUKA KEPADA KONTRAKTOR GOLONGAN EKONOMI LEMAH.

Pasal 1

Bantuan tambahan uang muka dapat diberikan kepada kontraktor/rekanan golongan ekonomi lemah sebesar 10% dari kontrak/perjanjian yang bernilai Rp. 100.000.000,- ke bawah, sehingga besarnya uang muka setinggi-tingginya adalah 30%.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan kontraktor golongan ekonomi lemah (golongan C) adalah kontraktor atau rekanan yang tercantum dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) yang telah lulus dalam prakualifikasi.

Pasal 3

Kontraktor/rekanan yang memperoleh uang muka dapat memperhitungkan secara berangsur dan sudah melunasi sebelum tahap akhir pembayaran sesuai kontrak atau perjanjian.

Pasal 4

Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 1992
MENTERI KEUANGAN,

ttd

J.B. SUMARLIN

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Presiden – 42 TAHUN 1989

Menimbang : dst Mengingat : dst MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERJASAMA PERTAMINA DENGAN BADAN USAHA SWASTA DALAM USAHA PEMURNIAN DAN…