Keputusan Menteri Keuangan – 665/KMK.04/1989

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

665/KMK.04/1989

TAGGAL PENERBITAN

15 June 1989

OBJEK

pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No. 1010/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 perlu di tata kembali sesuai dengan peranan dan tanggung jawab dari aparat yang tersangkut serta kegiatan dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan bangunan;
  2. bahwa penentuan imbangan pembagian BP-PBB sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3315);
  2. Keputusan Menteri Keuangan No. : 1010/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1010/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan,

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Yang disebut dengan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan wajib pajak, penilaian, pemrosesan ketetapan pajak terhutang, penagihan pajak, sampai pada kegiatan monitoring/pengawasan penyetorannya ke Bank, Kantor Pos dan Giro;

Pasal 2

(1)

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan Kepada aparat Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, aparat Pemerintah Daerah dan untuk pembiayaan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

(2)

Imbangan pembagian BP-PBB didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing aparat dalam melakukan rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;

(3)

Besarnya imbangan pembagian BP-PBB adalah sebagai berikut :

——————————————————————————————————————————————-
OBYEK PAJAK SEKTOR

BP-PBB Bagian

————————————————————————
unsur PBB Unsur Pemda Unsur Operasional
——————————————————————————————————————————————-
A. Pedesaan 15% 85%
B. Perkotaan :
1. DKI, Bandung, Medan,Semarang, Surabaya, dan
Ujung Pandang.
35% 45% 20%
2. Kota-kota Lain 15% 85%
C. Perkebunan 30% 30% 40%
D. Pertambangan dan Perhutanan 25% 25% 50%
——————————————————————————————————————————————-

Pasal 3

(1)

Pembagian BP-PBB bagian masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah secara sendiri-sendiri;

(2)

Penggunaan BP-PBB bagian Biaya Operasional diatur oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak 1 April 1989.

Ditetapkan diJakarta
Pada tanggal 15 Juni 1989
MENTERI KEUANGAN

ttd

JB. SUMARLIN

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 33/PJ.6/1994

Menunjuk Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-12/A/44/0394 KEP-04/PJ.6/1994 tanggal 25 Maret 1994 tentang Tata cara Pembagian dan Penyaluran Penerimaan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.22/1986

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai biaya “entertainment”, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : Biaya…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.51/1999

Sehubungan dengan terbitnya Buku Kedelapan Puluh IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara…