Keputusan Menteri Keuangan – 679/KMK.04/1991

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

679/KMK.04/1991

TAGGAL PENERBITAN

2 July 1991

OBJEK

tata cara pembayaran pajak dan sanksi administrasi yang terutang sesuai hasil pemeriksaan dan pembayaran bunga dan denda
PERATURAN

Menimbang : dst
Mengingat : dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI YANG TERHUTANG SESUAI HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAYARAN BUNGA DAN DENDA.

Pasal 1

(1)

Wajib Pajak dapat melakukan sendiri pembayaran pajak yang terhutang beserta sanksi administrasi yang dikenakan karena pemeriksaan pajak, yang besarnya adalah berdasarkan koreksi-koreksi yang telah disetujuinya dalam pembahasan akhir (closing conference), sebelum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).

(2)

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan sebagai pelunasan pajak dan sanksi administrasi yang terhutang untuk jenis dan tahun pajak yang diperiksa.

(3)

Apabila Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terhutang beserta sanksi administrasi sesuai dengan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak tanggal pembahasan akhir, maka sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) dalam Surat Ketetapan Pajak yang akan diterbitkan dihitung sampai dengan tanggal pembahasan akhir.

(4)

Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal pembahasan akhir.

Pasal 2

(1)

Wajib Pajak melakukan sendiri pembayaran bunga keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 1983, denda administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan sanksi berupa bunga denda administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang besarnya dihitung sendiri oleh Wajib Pajak.

(2)

Pembayaran sanksi bunga dan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Surat Setoran Pajak (KP.PDIP.51) tersendiri, terpisah dari SSP untuk pembayaran kekurangan pokok pajak yang berkenaan.

(3)

Pembayaran sanksi bunga dan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
bersamaan waktu dengan pembayaran kekurangan pokok pajak yang berkenan.

(4)

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sendiri sanksi bunga dan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Pasal 3

Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 1991
MENTERI KEUANGAN,

ttd

J.B. SUMARLIN

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 06/PMK.01/2007

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003 tentang Persyaratan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 57/PJ.54/1995

Dalam rangka memperlancar pelayanan pemberian restitusi PPN dan dengan mempertimbangkan pendapat Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam suratnya No. 634/BC/1995 tanggal 6 Oktober 1995, perlu…