Keputusan Menteri Keuangan – 67/KMK.01/1989

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

67/KMK.01/1989

TAGGAL PENERBITAN

13 January 1989

OBJEK

penggantian pejabat yang diberi kuasa untuk atas nama menandatangani surat keputusan otorisasi (sko) atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1988/1989 bagian xvi (pembangunan)
PERATURAN

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : XXX tanggal 19 September 1988.

Menimbang :

  1. bahwa berkenaan dengan adanya mutasi pejabat yang diberi kuasa untuk atas nama Menteri Keuangan RI menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989 Bagian XVI (Pembangunan) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 367/KMK.01/1988 Tanggal 29 Pebruari 1988, maka dipandang perlu untuk menunjuk penggantinya;
  2. bahwa penggantian pejabat dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

  1. Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, Lembaran Negara 1968 Nomor 53;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1988/1989;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO) ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1988/1989 BAGIAN XVI (PEMBANGUNAN).

Pasal 1

Mencabut kuasa untuk atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat keputusan otorisasi (SKO) yang memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1988/1989 Bagian XVI (Pembangunan) dari pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam nomor urut 2 lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 367/KMK.01/1988 tanggal 29 Pebruari 1988.

Pasal 2

Memberi kuasa kepada pejabat yang nama, jabatan dan specimen tanda tangannya tertera dalam lampiran keputusan ini untuk atas nama Menteri Keuangan menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989 Bagian XVI (Pembangunan).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

  1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  2. Sdr. Menko Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan;
  3. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
  4. Sdr. Menteri Muda Sekretaris Kabinet;
  5. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan;
  6. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
  7. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
  8. Para Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Keuangan;
  9. Para Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Keuangan;
  10. Para Kepala Biro, Sekretaris Itjen/Ditjen, Direktur dalam lingkungan Departemen Keuangan;
  11. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
  12. Para kepala Kantor Perbendaharaan Negara;
  13. Para Kepala Bagian/Sub Direktorat dalam lingkungan Departemen Keuangan;
  14. Para Kepala Kantor Kas Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 1989
MENTERI KEUANGAN,

ttd

J.B. SUMARLIN

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.3/2001

Sehubungan dengan telah disampaikannya Nota Diplomatik Kerajaan Belgia Nomor: J.22 Nr. 1639/PC/NV-NV-Double Taxation tanggal 18 Oktober 2001 yang berisi pemberitahuan bahwa Kerajaan Belgia telah memenuhi…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ/2011

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain,…

Peraturan Menteri Keuangan – 38/PMK.07/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini