Keputusan Menteri Keuangan – 69/KMK.017/1999

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

69/KMK.017/1999

TAGGAL PENERBITAN

16 February 1999

OBJEK

pencabutan keputusan nomor : 333/kmk.011/1978 tentang pengaturan lebih lanjut penggunaan 5% (lima persen) dari laba bersih bank-bank milik negara
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 333/KMK.011/1978 telah diatur lebih lanjut penggunaan 5% (lima persen) dari laba bersih Bank-bank milik Negara;
  2. bahwa pengaturan lebih lanjut penggunaan 5% (lima persen) dari laba bersih Bank-bank milik Negara saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan perekonomian nasional;
  3. bahwa berhubung dengan itu, ketentuan mengenai pengaturan lebih lanjut penggunaan 5% (lima persen) dari laba bersih Bank-bank milik Negara dimaksud perlu dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;

Memperhatikan :

Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber-sumber Dana Yayasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 333/KMK.011/1978 TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT PENGGUNAAN 5% (LIMA PERSEN) DARI LABA BERSIH BANK-BANK MILIK NEGARA.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 333/KMK.011/1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (lima persen) dari Laba Bersih Bank-bank Milik Negara.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Februari 1999
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUBIANTO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Bersama Menteri – 55 TAHUN 2007

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas hari-hari kerja, hari-hari libur dan cuti bersama dipandangperlu menata kembali pelaksanaan libur nasional dan mengatur cuti bersama…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.7/1999

Penanggulangan Masalah Komputer Tahun 2000 (MKT 2000) telah dilakukan terhadap perangkat komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, antara lain perangkat komputer yang dipergunakan untuk…