Keputusan Menteri Keuangan – 69/KMK.03/2003

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

69/KMK.03/2003

TAGGAL PENERBITAN

17 February 2003

OBJEK

perubahan ketiga atas keputusan nomor 574/kmk.04/2000 tentang organisasi-organisasi internasionaldan pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuksebagai subyek pajak penghasilan
PERATURAN

Menimbang :

  1. Bahwa sebelah dilakukan penelitian terhadap Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) Dan International Medical Corps (IMC) beserta Annual Report, diperoleh kesimpulan bahwa International Medical Corps (IMC) telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Organisasi InternasionaI yang tidak termasuk sebagai subjek Pajak PenghasiIan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262), sebagaimana telah beberapa di diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3984);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undangNomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3985);
  3. Keputusan PresidenNomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
  4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
  5. Keputusan Menteri Luar NegeriNomor SK.1042/PO/VIII/99/28/01 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan dan Peninjauan Kembali Keanggotaan Indonesia serta Pembayaran Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada organisasi Internasional;
  6. Keputusan Menteri KeuanganNomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subyek Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor 532/KMK.03/2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SERAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran II butir II Keputusan Menteri KeuanganNomor 574/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.03/2002 dengan menambah 1 (satu) nomor, yaitu nomor 10 sehingga keseluruhan butir II berbunyi sbb:
“II. Organisasi-organisasi Internasional lainnya:

  1. NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
  2. HSF (Hans Seidel Foundation)
  3. DAAD (Deutcher Achademischer Austaushdienst)
  4. IBF (The lnverso Baglivo)
  5. WCS (The Wildlife Conservation Society)
  6. BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)
  7. Al-Haramain Islamic Foundation
  8. ASEAN Foundation
  9. SOCSEA (Sub Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia)
  10. IMC (International Medical Corps).”

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal17 Februari 2003
MENTERI KEUANGAN Republik Indonesia,

ttd.

BOEDIONO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ/2015

Umum Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak dan mengacu kepada Kebijakan Strategi Kementerian Keuangan 2014-2024 sesuai Keputusan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.51/2000

Sehubungan dengan adanya keragu-raguan dalam pelaksanaan ketentuan PPN di bidang tata niaga kendaraan bermotor, dengan ini diberikan beberapa penegasan sebagai berikut : Dalam tataniaga kendaraan…